Madiun

DPMD Pecat Kades Morang

MEJAYAN, Jawa Pos Radar Caruban – Kepala Desa (Kades) Morang, Kare, Kabupaten Madiun, Sukamto bakal meletakkan jabatannya lebih cepat dari yang ditentukan. Terpidana korupsi alokasi dana desa (ADD) 2012 itu segera dipecat. Meski periode kepemimpinannya baru berakhir dua tahun mendatang. ‘’Jabatannya berakhir 2021 nanti,’’ kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Madiun Joko Lelono Rabu (27/11).

Aturan main pemberhentian kades tertuang dalam Permendagri 66/2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa. Dalam kasus Sukamto, dia dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkracht. Setelah kasasi kades dua periode itu ditolak Mahkamah Agung (MA). ‘’Kami jalankan sesuai ketentuan,’’ ujarnya.

Joko menyatakan, Sukamto langsung diberhentikan tetap, bukan sementara. Sebab, statusnya adalah terpidana yang sudah inkracht. Kejaksaan negeri (kejari) setempat juga telah melakukan eksekusi. Menjebloskan yang bersangkutan ke Lapas Kelas I Madiun. Ketentuan yang ada harus segera dijalankan. ‘’Sudah bukan lagi penonaktifan jabatan seperti yang sebelumnya,’’ tuturnya seraya menyebut penonaktifan ketika periode pertama 2009–2015.

DPMD masih menunggu surat putusan inkracht resminya dari kejari. Dokumen  itu sebagai dasar organisasi perangkat daerah (OPD) itu mengajukan pemberhentian permanen ke bupati. Camat Kare telah mengantongi surat putusan tersebut dan akan segera dikirimkan. ‘’Kalau sudah kami terima akan langsung diproses,’’ kata Joko.

Dia menyebut, urusan pelayanan di-handle sekretaris desa (sekdes). Sehingga keperluan administrasi warga setempat tidak akan terganggu. Perangkat itu juga bakal ditunjuk pelaksana tugas (Plt). Menangani urusan strategis pemerintahan desa (pemdes). Sembari menunggu penerbitan surat pemberhentian. ‘’Kalau sudah ada surat pemberhentian, nanti ada penunjukan Pj (penjabat) kades,’’ ujarnya.

Sebelumnya, Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Madiun mengeksekusi Sukamto, Selasa (26/11). Setelah menerima salinan putusan dari Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya. Rasuah yang merugikan keuangan negara Rp 105 juta itu baru inkracht setelah enam tahun.

Terpidana diputus bersalah oleh majelis hakim PN Tipikor Maret 2013 silam. Vonisnya satu tahun penjara, denda Rp 50 juta, dan subsider kurungan satu bulan penjara. Tidak puas, mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Jawa Timur. Setahun berselang putusannya keluar dengan vonis yang sama. Upaya kasasi ditolak MA tahun lalu. (cor/c1/fin)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
               
         
close