Madiun

DLH Pernah Diperingatkan Dewan Perihal Skandal Korupsi TPA Winongo

‘’Ketika itu kami juga sudah ingatkan seputar anggaran BBM dan honor operator.’’ ANDI RAYA, Ketua DPRD Kota Madiun

MADIUN, Jawa Pos Radar Madiun – Jauh hari sebelum skandal korupsi TPA Winongo terbongkar, dewan sudah memperingatkan. Kala itu, wakil rakyat memberikan warning kepada Suwarno sebelum pensiun dari kepala dinas lingkungan hidup (DLH).

Ketua DPRD Kota Madiun Andi Raya (AR) Bagus Miko Saputra mengaku telah mengingatkan DLH agar berhati-hati dalam mengelola anggaran. Warning itu disampaikan saat pembahasan Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) 2020 yang dilaksanakan pada 2019 silam. Sebab, rumor dugaan korupsi itu telah mencuat ke permukaan. ‘’Kami ingatkan kewenangan dalam setiap proses penganggaran. Tidak sampai ke teknis, karena yang hadir saat itu kepala dinas,’’ ungkapnya.

Pada bagian lain, AR membeberkan riwayat pengadaan dua ekskavator yang digunakan dalam proyek controlled landfill. Pengadaan sekitar 2016 lalu berangkat dari pemikiran komisi III. Sebab, pada Januari hingga Februari alat berat tidak beroperasi. Menunggu lelang sewa ekskavator. Selama kurun tiga tahun (2013-2015) pemkot sewa ekskavator untuk penataan sampah tersebut. ‘’Butuh proses lelang untuk sewa di 2016, akhirnya rekomendasi untuk pengadaan,’’ jelasnya.

Kevakuman itu berdampak pada terbengkalainya sampah. Sehingga sampah yang terus diproduksi warga kota tidak kunjung tertata. Karena itu, diadakan pembelian langsung dua alat berat. Lantas, ekskavator jenis Hitachi dan Katerpilar didatangkan. ‘’Ketika itu kami juga sudah ingatkan seputar anggaran BBM dan honor operator,’’ sambung AR.

Dengan adanya kasus tersebut, dewan merekomendasikan pimpinan DLH memperketat pengawasan. Mengingat, perkara yang menyeret PNS pemkot menyangkut penyalahgunaan anggaran dexlite untuk operasional ekskavator. ‘’Kita di dewan nggak bisa masuk ke ranah teknis. Cuma kita pasti sering mengingatkan kepada teman-teman di DLH untuk terus mengawasi turun ke bawah agar melihat apa yang terjadi di lapangan. Jangan sampai lepas kontrol. Karena TPA lokasinya terpisah jauh, lepas dari pengawasan dari dinas. Jadi, pembelian BBM maupun sisa dari BBM itu harus tercatat dan terukur supaya tidak disalahgunakan lagi,’’ paparnya. (kid/c1/fin)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button