Madiun

Disnaker Kota Madiun Terima Lima Aduan Soal THR

MADIUN, Jawa Pos Radar Madiun – Lebaran sebentar lagi. Para pekerja sektor formal pun sudah berharap tunjangan hari raya (THR) untuk merayakan Idul Fitri. Sayangnya, tidak semua perusahaan tempat mereka bekerja sanggup membayar. Bahkan, beberapa sudah melambaikan tangan tanda kesulitan.

Hingga Rabu (28/4) Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Disnaker-KUKM) Kota Madiun telah menerima lima aduan terkait masalah pembayaran THR. ‘’Sifatnya masih sebatas konsultasi melalui telepon. Belum ada yang melaporkan secara resmi,’’ kata Kasi Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Disnaker-KUKM Kota Madiun Heni Ratna Candrawati.

Sesuai Surat Edaran (SE) Menaker 6/2021, pihaknya hanya sebatas fasilitator. Yakni, mempertemukan pengusaha dan pekerja ketika ada ketidaksepakatan terkait THR. SE tersebut juga menjelaskan bahwa THR mesti dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum Lebaran. ‘’Bagi pengusaha yang terlambat atau tidak membayar THR akan dijatuhi sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,’’ ujar Heni.

Posko pengaduan THR telah dibuka sejak 21 April lalu. Posko tersebut bekerja sama dengan pengawas ketenagakerjaan Pemprov Jatim. ‘’Mereka yang akan melakukan penindakan hukum. Kalau tetap tidak taat, misalnya telat membayar THR, perusahaan bisa dikenai denda lima persen dari total THR yang harus dibayarkan,’’ paparnya.

Heni mengungkapkan, jika perusahaan ngeyel dengan tidak membayarkan THR, maka bisa ditindak. Tahapannya didahului dengan teguran. Jika tetap diabaikan, sanksi dinaikkan berupa pembatasan hingga pencabutan izin usaha. ‘’Jadi, kami harus persuasif ke pengusaha bahwa hak pekerja harus diberikan,’’ jelasnya.

Sebagai antisipasi munculnya perselisihan tentang THR, pihaknya bakal berkunjung dan mendata perusahaan di Kota Madiun. Mereka akan diberi formulir tentang rencana pembayaran THR berikut besarannya. ‘’Dari situ akan diketahui perusahaan yang taat dan tidak. Bagi yang tidak taat, kami akan ambil langkah persuasif agar tidak terjadi perselisihan,’’ urainya.

Dia berharap perusahaan mengomunikasikan hal ini. Karena pada tahun ini THR tidak dapat dicicil. Di sisi lain, perusahaan dapat menunjukkan laporan keuangan mereka jika memang tak sanggup membayar THR. ‘’Kalau tahun lalu itu boleh dicicil. Tapi, tahun ini harus dibayarkan utuh sesuai ketentuan perundang-undangan,’’ tegas Heni.

Pihaknya mencatat terdapat 712 perusahaan di Kota Madiun dengan total karyawan mencapai 16 ribu orang. Dari jumlah perusahaan tersebut, 30 persen di antaranya termasuk usaha berskala besar dan menengah. Sedangkan, 40 persen perusahaan berskala kecil. ‘’Rata-rata perusahaan itu bergerak di bidang jasa,’’ sebut Heni. (her/c1/sat)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button