Magetan

Dishub Magetan Sulit Ubah Kebiasaan Jukir Nakal

MAGETAN, Jawa Pos Radar Magetan – Capaian pendapatan asli daerah (PAD) pada retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dan tempat parkir insidental meleset dari target. Kedua item retribusi itu tidak mencapai target 100 persen. ‘’Masih ada beberapa tukang parkir nakal. Belum setor,’’ kata Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Magetan Joko Trihono.

Retribusi parkir di tepi jalan umum yang ditarget Rp 885,69 juta, hanya tercapai Rp 814,18 juta. Sedangkan retribusi pada tempat parkir insidental lebih parah lagi. Hanya Rp 9,36 juta dari target Rp 14,4 juta. Joko berdalih capaian itu catatan per 23 Desember lalu. Masih ada kemungkinan penambahan. Pun, dia mengetahui siapa saja tukang parkir nakal tersebut. ‘’Akan kami upayakan untuk menagih,’’ ujarnya.

Menurut Joko, kebanyakan tukang parkir langsung membayar ke bank Jatim. Namun, Joko tetap mendapatkan salinan rekening koran. Sehingga, tetap bisa diketahui siapa saja tukang parkir yang menilapnya. Setiap kavling parkir memiliki potensi sendiri. Target yang ditetapkan merupakan target minimal. Tukang parkir tetap harus menyerahkan berapa pun pendapatannya. Sebab, kelebihan pendapatan itu tetap dihitung sebagai uang negara. ‘’Ketika mendapatkan Rp 550 ribu tapi targetnya hanya Rp 500 ribu, tetap harus disetorkan,’’ tuturnya.

Penyebab lainnya karena target berasal dari hasil kajian bersama Universitas Gadjah Mada (UGM) Jogjakarta. Hasil kajian itu baru diterapkan di masa Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) 2019. Lebih besar dari saat penetapan APBD induk. Kendati demikian, Joko enggan dibilang salah perhitungan dalam penetapan target pendapatan. ‘’Itu kan berdasarkan potensi dan hasil kajian dari UGM,’’ katanya.

Kendati tidak tercapai 100 persen, tetap ada kenaikan target 10 persen di tahun depan. Joko tetap optimistis bisa mencapai target yang lebih besar dari tahun ini. Keberadaan para tukang parkir nakal bakal dimanfaatkan. Sehingga, hasil penarikan parkir yang tidak tercapai tahun ini bisa dimasukkan pada realisasi PAD tahun depan. ‘’Potensi itu setiap tahun pasti naik. Biarpun tahun ini tidak tercapai,’’ ujarnya.

Sejatinya, Joko tidak tinggal diam. Evaluasi kinerja tetap dilaksanakan. Peringatan diberikan ketika terbukti melakukan kesalahan. Bahkan, sanksi pemutusan hubungan kerja bisa diberikan. Atau, tidak diperpanjang kontrak kerjanya. ‘’Sanksi sudah kami berikan, tapi mengubah kebiasaan itu memang sulit,’’ pungkasnya. (bel/c1/fin)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button