Madiun

Dirut PDAM Harus Kantongi Sertifikat Manajemen Air Minum

MADIUN, Jawa Pos Radar Madiun – Sentilan sejumlah anggota DPRD Kota Madiun terkait pengisian jabatan Dirut PDAM Tirta Taman Sari mengusik hati Wali Kota Maidi. Pada Selasa (20/4) lalu setelah rapat paripurna DPRD dengan agenda pendapat akhir fraksi tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2020, Maidi langsung angkat bicara menyikapi persoalan tersebut.

Menurutnya, butuh waktu untuk mengisi jabatan Dirut PDAM Tirta Taman Sari sepeninggal Bambang Irianto. Karena harus melalui proses seleksi. ‘’Panitia seleksi (pansel) sudah ada. Begitu juga dengan surat keputusannya (SK). Jadi, tinggal jalan sebenarnya,’’ kata Maidi.

Dia menyatakan keran seleksi Dirut PDAM mulai dibuka pekan depan. Semua bisa mendaftar asalkan memenuhi ketentuan. Seperti kepemilikan sertifikat manajemen air minum. Sertifikat tersebut merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor 10/PRT/M/2016 tentang standar kompetensi kerja nasional Indonesia (SKKNI) bidang pengelolaan SPAM. ‘’Jadi, bukan hanya profesional. Tapi, harus memenuhi (ketentuan) administrasi,’’ ujar mantan Sekda Kota Madiun tersebut.

Di samping itu, kata Maidi, proses seleksi juga melibatkan pihak perguruan tinggi (PT). Hanya saja selama ini para peserta seleksi Dirut PDAM didominasi dari kalangan internal perusahaan pelat merah tersebut. ‘’Tapi, kan pendaftaran belum dibuka. Nanti ketika sudah dibuka akan tahu siapa dan dari mana saja pesertanya,’’ katanya.

Saat ini, Dirut PDAM Tirta Taman Sari dijabat oleh Tarmiyono. Tapi, statusnya hanya penjabat sementara (Pjs) sambil merangkap sebagai direktur teknik. Sesuai SK, masa jabatan dirut itu diemban Tarmiyono hingga Juli 2021. Dengan demikian, pemkot mempunyai sisa waktu sekitar tiga bulan untuk mengisi jabatan Dirut PDAM Tirta Taman Sari. ‘’Minggu depan sudah kami mulai. Karena rekrutmen kan memakan waktu cukup lama. Paling tidak satu bulan,’’ terang Maidi.

Berdasarkan laporan keuangan tahunan daerah diketahui penerimaan PDAM sebagai perusahaan umum daerah (perumda) selalu surplus. Misalnya pada 2019 tercatat penerimaan PDAM mencapai Rp 5,71 miliar. Kemudian pendapatan itu naik pada 2020 menjadi Rp 6,55 miliar. Bahkan, PDAM sanggup menyetorkan ke kas daerah sebesar 55 persen daru laba bersih setelah pajak. (her)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button