AdvertorialNgawi

Dinsos Ngawi Antar 1.204 Keluarga Peserta PKH Graduasi

Bakal Fasilitasi agar Bantuan Tepat Sasaran

NGAWI, Jawa Pos Radar Ngawi – Penurunan angka kemiskinan menjadi indikator utama kinerja Dinas Sosial (Dinsos) Ngawi. Salah satu upaya yang dilakukan selama ini yaitu dengan menekan angka penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) atau yang belakangan istilahnya diganti pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS). ”Selama ini sudah banyak program dan kegiatan yang dilakukan. Baik yang bersumber dari APBN maupun APBD,” kata Kepala Dinsos Ngawi Tripujo Handono.

Salah satu andalannya program keluarga harapan (PKH). Program yang sumber anggarannya dari APBN itu menyasar warga miskin yang berada di desil I, sepersepuluh persen terbawah di data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). ”Bisa dibilang yang paling miskin di antara lainnya,” ujarnya.

Agar terdaftar sebagai peserta PKH harus memenuhi sejumlah syarat. Pertama benar-benar terdaftar pada DTKS, sedangkan berikutnya harus memenuhi komponen yang dibutuhkan. Antara lain, ibu yang sedang hamil atau menyusui, memiliki anak usia sekolah, lanjut usia, dan disabilitas. ”Kalau ada warga yang memenuhi komponen itu dan masuk dalam sepuluh persen terbawah data DTKS, bisa jadi peserta PKH,” jelas Tripujo.

Di Ngawi program PKH sudah berjalan sejak 2007 silam. Data terakhir warga miskin yang masuk PKH sekitar 41.685 keluarga. Menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang jumlahnya mencapai 43 ribu keluarga. Sementara yang masuk DTKS berjumlah sekitar 142 ribu keluarga. ”Jumlahnya memang terus berkurang. Secara akumulatif sejak 2018 lalu sudah ada 1.204 keluarga yang graduasi (lepas dari program PKH, Red). Baik secara mandiri maupun hilang komponen,” paparnya.

Jumlah tersebut terbilang cukup signifikan. Bahkan, Ngawi masuk dalam urutan sembilan dari daerah di Jawa Timur yang memiliki peserta PKH graduasi terbanyak. Targetnya Ngawi meraih peserta graduasi terbanyak di Jatim hingga akhir 2020 ini. ”Kalau melihat tren Januari lalu yang jumlah graduasinya sebanyak 458 keluarga, kami sangat yakin bisa juara pertama,” ucapnya.

Apalagi pemkab terus mendorong agar program PKH ini semakin baik ke depannya. Pada 2020 ini pemkab telah menganggarkan sekitar Rp 1,8 miliar untuk mendukung program Kementerian Sosial tersebut. ”Saya kira dengan dukungan anggaran sebesar itu sudah lebih dari cukup. Semua (dukungan anggaran) ini berkat kepedulian dari bupati, wakil bupati, sekda, dan ketua DPRD,” sebut Tripujo.

Apakah banyaknya peserta yang melakukan graduasi itu menjadi tanda suksesnya penurunan angka kemiskinan? Menurut Tripujo, seharusnya memang seperti itu. Hanya saja dia tidak bisa memastikannya. Jika dilihat dari data BPS, posisi terakhir angka kemiskinan di Ngawi turun sedikit dari 14,83 persen menjadi 14,39 persen. Jika dihitung secara angka jumlahnya sekitar 35 ribu keluarga. ”Paling tidak (program PKH) dapat menyumbang penurunan angka kemiskinan itu,” ungkapnya.

Tripujo juga yakin program PKH sangat tepat. Sebab, menyangkut beberapa sisi. Mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga kesejahteraan sosial pesertanya. Untuk itu, pihaknya bakal memfasilitasi agar program tersebut tepat sasaran. Itu mengingat program tersebut andalan pemerintah pusat selain bantuan pangan nontunai (BPNT). ‘’SDM kami juga sudah lumayan. Kami harap ke depan bisa lebih maksimal,’’ ucapnya. (tif/c1/odi/adv)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close