Ngawi

Dinas Pertanian Ngawi Bantah Persulit Petani Organik

NGAWI, Jawa Pos Radar Ngawi – Tudingan pemerintah mempersulit petani dalam mengembangkan pertanian organik membuat Dinas Pertanian (Disperta) Ngawi gerah. Pun, merasa perlu meluruskan sesuai kondisi yang sebenarnya. ‘’Kalau prosesnya (mendapatkan sertifikasi organik) sulit iya, tapi bukan berarti pemerintah berniat mempersulit,’’ kata Kepala Disperta Ngawi Marsudi Senin (29/7).

Menurut Marsudi, keharusan ada sertifikat untuk produk organik –terutama beras- sebelum dipasarkan itu untuk melindungi konsumen. Sebab, di pasaran ditengarai beredar beras yang diklaim produk organik tapi ternyata menggunakan bahan kimia.

Karena itu, lanjut dia, pemerintah melalui Kementerian Pertanian mengharuskan adanya sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi organik (LSO). ‘’Bukan pemerintah yang mengeluarkan (sertifikat). Memang syaratnya benar-benar sulit,’’ tegasnya.

Marsudi menambahkan, produk yang mendapat sertifikat itu harus benar-benar zero pestisida dan bahan kimia lainnya. Itu pun tidak serta merta yang sudah menerapkan pertanian sistem organik bisa langsung mendapatkannya. ‘’Minimal enam kali musim tanam harus mempertahankan nol pestisida dan kimia itu,’’ jelasnya.

Meski begitu, Marsudi menyebut, untuk mendapatkan sertifikat itu bukan hal mustahil. Buktinya, sejak 2013 lalu pihaknya telah menyertifikatkan satu kelompok petani (poktan) di Kecamatan Geneng. Sementara, tahun ini poktan di Pangkur berpotensi menyusul. ‘’Kalau ada kelompok lain yang ingin mengajukan, kami siap memfasilitasi,’’ ujarnya.

Pemkab melalui disperta bakal membiayai proses sertifikasi organik bagi kelompok yang memang secara persyaratan sudah memenuhi. Dengan catatan, lahan pertanian yang dikembangkan ukurannya memenuhi standar. Yakni, minimal lima hektare. ‘’Kami hanya membiayai awalnya, untuk perpanjangannya jadi tanggung jawab kelompok,’’ tuturnya.

Diberitakan sebelumnya, sejumlah petani organik merasa dipersulit dalam hal pemasaran. Untuk menjual produk tanaman organiknya, petani harus memiliki sertifikat dari lembaga yang ditunjuk pemerintah. Jika belum, dilarang mencantumkan label organik pada kemasan berasnya.

Persoalannya, syarat untuk mendapatkan sertifikat itu hampir mustahil dipenuhi para petani karena biayanya dinilai terlampau mahal. Yakni, harus membayar biaya Rp 30 juta. Itu pun berlakunya hanya tiga tahun. Jika sudah habis dan berniat memperpanjang diharuskan menyetor Rp 30 juta lagi. (tif/c1/isd)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
close