PendidikanPonorogo

Dilematika PPDB, Selamat Muka Berkat Jemput Bola

Bukan rahasia umum. Gelanggang penerimaan peserta didik baru (PPDB) membuat sekolah beradu. Berebut siswa demi keterpenuhan kuota. Bukan persoalan bagi sekolah favorit yang selalu dilirik. Pertaruhan bagi sekolah yang selama ini tak dipandang favorit. Bukti rendahnya edukasi pemerintah tentang upaya penyempurnaan kualitas sekolah.

…………………..

RUSKAMTO sempat berkecil hati memasuki masa PPDB tahun ini. Kepala SMPN 5 Ponorogo itu sadar, sekolah yang dinahkodainya kalah populer. Di wilayah kota, SMPN di Jalan Dr Soetomo itu ‘’dikepung’’ SMPN 1, SMPN 2, hingga SMPN 4. ‘’Sejak lama kami mulai jemput bola,’’ tuturnya, kemarin (27/5).

Dia tak ingin mendapat imbas tak baik jika ‘’kalah’’ bersaing. Meskipun sekolahnya menempati urutan ke empat setelah tiga sekolah favorit di wilayah kota tersebut. Keraguan di awal akhirnya tersolusikan. ‘’Dari tahun ke tahun kondisinya seperti itu. Imej urutan sekolah favorit masih melekat di masyarakat. Padahal, masyarakat belum tahu seberapa banyak sekolah kami telah berbenah,’’ ujarnya.

Upaya jemput bola akhirnya berbuah hasil positif. Penerimaan siswa baru di sekolah itu kemarin ramai. Jemput bola itu dilakukan sejak beberapa bulan terakhir. Guru sosialisasi ke minimal tiga hingga empat sekolah per hari. Di kota maupun kecamatan sekitar, seperti Siman, Sukorejo, Babadan, hingga Jenangan. Total 40 sekolah yang disambangi. ‘’Setelah tahu aturannya tetap zonasi, kami langsung bergerak. Kalau tidak begitu, kami khawatir pagu tidak terpenuhi,’’ tegasnya.

Kekhawatiran Ruskamto juga didasarkan pada fakta minimnya output lulusan SD sederajat dari kecamatan kota. Jika saja PPDB kali ini hanya menerima pendaftar di kecamatan yang sama dengan sekolah yang dilamar, SMPN 5 tak akan kebagian siswa. Betapa tidak. Jumlah lulusan SD sederajat dari kecamatan kota hanya sekitar 1.300 siswa. Sementara, total pagu di enam SMPN berjumlah lebih dari 1.600. ‘’Kebijakan zonasi ini sempat mengecilkan hati kami. Jumlah lulusan dari kecamatan kota itu lebih sedikit dari rombel di SMPN kota,’’ kata dia.

Ruskamto tak menampik, tujuan zonasi semata demi memeratakan kualitas pendidikan. Namun, akan lebih cocok jika diterapkan di kota besar yang padat penduduk dan jumlah lembaga sekolahnya banyak. Kurang cocok diterapkan di Ponorogo, yang kualitas sarana dan prasarana sekolah di kota dan desa masih timpang. Pun, jika sampai gagal memenuhi pagu, banyak imbas yang bakal dirasakan sekolah. ‘’Tentu saja berpengaruh pada dana BOS  (bantuan operasional siswa). Jam mengajar dan tunjangan sertifikasi guru juga terimbas,’’ tukasnya. (naz/fin)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button