Madiun

Dihapus, Retribusi PKL Kontraproduktif

MADIUN, Jawa Pos Radar Madiun – Pemkot Madiun memutuskan menghapus retribusi pedagang kaki lima (PKL). Itu setelah melalui kajian terkait optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD). ‘’Jadi, tidak perlu perubahan perda. Kami tinggal mengajukan permohonan penghapusan ke DPRD,’’ kata Wali Kota Madiun Maidi Selasa (15/10).

Kecuali jika mengubah nominal retribusi PKL. Misalnya dari Rp 10 ribu jadi Rp 20 ribu. Itu harus melalui perubahan perda. ‘’Tetap nanti lewat surat usulan yang isinya bahwa (salah satu pasal) perda tersebut tidak layak. Sehingga harus ada penghapusan,’’ jelasnya.

Retribusi PKL tercantum dalam Perda 11/2017 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan atau Kebersihan. Persisnya di pasal 52 tentang struktur dan besaran tarif retribusi. Pasal itu menyebut beberapa objek lingkungan kena retribusi. Seperti warung, pedagang di terminal, dan PKL.

Pengenaan retribusi pada objek tersebut dianggap tidak relevan lagi. Sebab, pemasukan pemkot tidak sebanding biaya yang dikeluarkan untuk membayar honor petugas penarik retribusi. Retribusi warung Rp 5 ribu per bulan. Sedangkan PKL sekitar Rp 250 untuk golongan menetap. Serta Rp 200 bagi PKL ojokan.

Meski dihapus, Maidi menyebut perlu pembinaan kepada PKL ke depan. Harapannya, terjadi perkembangan ekonomi kreatif. ‘’Saya juga sudah bilang ke (paguyuban) PKL, mereka harus punya tabungan setelah retribusi dihapus. Uang retribusi itu bisa dialihkan untuk ditabung,’’ ujarnya.

Untuk menutup lose PAD pada sektor retribusi PKL Rp 200 juta setahun, Maidi cenderung mengoptimalkan sektor penanaman modal. Pemkot memberikan kelonggaran investor untuk berinvestasi di Kota Madiun.

Dia mencontohkan masuknya Mc’Donalds. Pemkot bisa meraup pendapatan pajak sekitar Rp 113 juta dalam sepekan. ‘’Kalau sebulan mungkin bisa mencapai Rp 500 juta. Sehingga, pendapatan retribusi PKL setahun bisa ditutup dari pendapatan pajak Mc’Donalds dalam sebulan,’’ ungkapnya.

Keuntungan lainnya, SDM yang sebelumnya penarik retribusi PKL bisa dioptimalkan. Rencananya, mereka akan dialihkan ke organisasi perangkat daerah (OPD) lain. Pertimbangannya, menutup kekurangan pegawai di bidang tertentu. ‘’Lebih baik SDM itu difungsikan ke bidang lain supaya lebih produktif,’’ tuturnya.

Manajemen pegawai seperti itu bakal diterapkan selama lima tahun kepemimpinannya ke depan. Sehingga, semua kebijakan yang akan diterapkan lebih dulu dianalisis. ‘’Nanti ada tim tersendiri. Baik itu tim ekonomi kreatif, hukum, maupun pengembangan kota ke depan,’’ tandasnya. (her/c1/sat)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button