AdvertorialNgawi

Dewan Usulkan Konsep Elektronik

NGAWI, Jawa Pos Radar Ngawi – Para pimpinan DPRD menggelar rapat koordinasi (rakor) untuk menyikapi sejumlah kegiatan yang tertunda akibat pandemi Covid-19. Rakor yang diikuti semua  pimpinan dan sekretaris dewan tersebut digelar di ruang ketua DPRD setempat, Senin lalu (30/3).

‘’Ada beberapa hal penting yang kami bahas, terutama menyangkut agenda pemerintah daerah yang harus dilaksanakan sesuai aturan perundang-undangan,’’ kata Ketua DPRD Ngawi Dwi Rianto Jatmiko Selasa (31/3).

Agenda pertama yang dibahas yaitu terkait pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan kabupaten atau musrenbangkab. Agenda penting tersebut sedianya digelar pertengahan Maret lalu. Namun, ditunda setelah wabah korona semakin meluas. Mengingat pentingnya agenda tersebut, pihak DPRD setempat mendorong supaya musrenbangkab segera dilaksanakan. ‘’Kami akan usulkan konsepnya secara elektronik,’’ ujarnya.

Begitu juga mengenai laporan kinerja dan pertanggungjawaban (LKPj) kepala daerah. Antok, sapaan akrab Dwi Rianto Jatmiko, menyebut ada dua LKPj yang perlu dibahas tahun ini. Yaitu, LKPj tahunan yang dari sisi waktu mendesak digelar dan LKPj lima tahun kepala daerah. ‘’Karena itu, harus digelar tiga bulan setelah tutup tahun anggaran atau bulan Maret ini. Tapi, sesuai surat mendagri (menteri dalam negeri, Red) diberi waktu mundur satu bulan,’’ terangnya.

Dalam waktu dekat, Antok mengaku bakal segera membentuk panitia khusus (pansus) LKPj. Sehingga, bisa segera melakukan pembahasan dan disampaikan ke kepala daerah tepat waktu. Meski pembahasannya dilakukan di internal legislatif, tapi Antok mengaku tetap menggunakan SOP Kesehatan. ‘’Dilakukan secara elektronik, tidak manual. Kami yakin pertengahan April ini sudah selesai dan siap diparipurnakan,’’ ungkapnya.

Selain membahas agenda pemerintah daerah, Antok juga menyampaikan bahwa pihaknya sudah menetapkan kebijakan mengenai kegiatan dewan selama pandemi korona. Untuk kegiatan DPRD di bulan April ini, terutama peningkatan kapasitas dan konsultasi ke luar daerah, ditiadakan. Semua anggaran untuk keperluan tersebut akan ditarik. ‘’Setelah diinventarisasi ada sekitar Rp 2,05 miliar. Nanti akan diserahkan ke pemerintah daerah agar digunakan untuk anggaran penguatan pencegahan Covid-19 di Ngawi,’’ paparnya.

Mengenai kegiatan anggota DPRD selama pandemi, para pimpinan sepakat untuk mendorong seluruhnya melakukan monitoring ke daerah pemilihan (dapil) masing-masing secara intensif. Terutama mengawal dan memastikan semua kebijakan pemerintah daerah terkait penanganan serta pencegahan wabah Covid-19 memberikan dampak yang baik untuk masyarakat. ‘’Kami minta semua anggota untuk memastikan efektivitas surat edaran yang dikeluarkan bupati itu, baik di bidang kesehatan, pendidikan, maupun lainnya,’’ pintanya.

Selain itu, anggota DPRD diminta memantau kesiapan semua petugas dalam penanganan dan pencegahan Covid-19 di Ngawi. Termasuk upaya pemerintah desa menggeser anggaran DD. DPRD berharap hal itu dilakukan dengan orientasi memberikan dampak ekonomi terhadap masyarakat. Misalnya melalui program padat karya tunai. ‘’Intinya, kami sebagai DPRD mendukung semua upaya pemerintah daerah dalam mencegah Covid-19 ini masuk ke Ngawi,’’ tuturnya. (tif/c1/odi/adv)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
               
         
close