AdvertorialNgawi

Dewan Tak Ingin Nasib Status Desa Beran Terkatung-katung

Dorong Eksekutif Segera Ambil Inisiatif

NGAWI, Jawa Pos Radar Ngawi – Legislatif terus mendorong pemkab supaya segera mengambil langkah mengenai kejelasan status Desa Beran. Hal itu dilakukan karena tidak ingin nasib status desa tersebut terus terkatung-katung. ‘’Kalau memang mau dikembalikan statusnya menjadi desa, ya segera harus dilakukan,’’ tegas Ketua Komisi I DPRD Ngawi Amin Sunarto usai melakukan rapat koordinasi dengan  Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, Selasa (7/1).

Amin menjelaskan ketidakjelasan status Desa Beran itu sudah berlarut sejak sekitar empat tahun lalu. Saat itu pemkab mengusulkan untuk merubah status Beran yang awalnya sebuah desa menjadi kelurahan. Hanya saja, setelah pemerintah pusat mengucurkan dana desa (DD), rencana tersebut langsung terhenti. ‘’Beruntung sampai sekarang APBDes masih jalan seperti biasa, perangkatnya juga masih ada,’’ ungkapnya.

Selama prosesnya masih belum selesai, memang status Desa Beran sampai saat ini masih pemerintah desa. Sehingga masih menerima kucuran DD, alokasi dana desa (ADD) maupun bantuan keuangan lainnya. Hanya saja, pemerintah desa tersebut tidak dapat melakukan pengisian pejabat yang kosong, termasuk kepala desanya dengan kondisi yang belum jelas seperti sekarang. ‘’Saya sudah minta eksekutif untuk segera konsultasi ke gubernur,’’ pintanya.

Amin menyebut perda yang sudah dibuat dulu ternyata masih belum diundangkan. Prosesnya saat ini masih dimintakan fasilitasi ke gubernur. Jadi tidak perlu dilakukan pencabutan. Melainkan cukup tidak melanjutkan prosesnya saja. ‘’Cukup begitu saja, saya pikir tidak ada masalah,’’ ujarnya.

Hanya saja, lanjut Amin, pihak eksekutif juga perlu menyusun alasan yang jelas dan mudah diterima jika ingin membatalkan proses tersebut. Tujuannya untuk mengindari adanya gesekan antara warga dengan pemerintah. ‘’Supaya hati masyrakat juga tidak tersakiti, karena tidak menutup kemungkinan juga banyak warga yang tetap ingin jadi kelurahan,’’ ungkapnya.

Informasinya, lanjut Amin, pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) bersama Bagian Hukum Sekretariat Daerah Ngawi bakal bertolak ke kantor Gubernur Jatim dalam waktu dekat. Dia berharap dalam waktu sekitar satu bulan kedepan semua harus sudah selesai. ‘’Karena ini sudah empat tahun lebih lho terkatung-katung,’’ sesalnya.

Amin juga menambahkan dari informasi yang dia terima selama ini proses pembentukan perda itu terhenti sampai empat tahun lebih karena ada satu syarat yang diminta oleh Gubernur tapi belum bisa dipenuhi. Yaitu mengenai syarat dukungan peta dari Badan Informatika dan Geospasial (BIG). Pemkab sendiri sudah berupaya memenuhi, namun ternyata anggaran untuk pembuatan peta tersebut ternyata cukup besar. Sehingga, pemkab mengurungkan niatnya menyelesaikan persyaratan alih status tersebut. (tif/odi/adv)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close