AdvertorialNgawi

Dewan Sampaikan Tujuh Poin Tanggapan, Angka Kemiskinan Jadi Perhatian

NGAWI, Jawa Pos Radar Ngawi – Capaian penurunan angka kemiskinan di Ngawi yang masih di bawah target mendapat sorotan pihak DPRD setempat. Penurunan angka kemiskinan yang ditargetkan bisa mencapai 14 persen pada 2019 lalu, ternyata hanya terealisasi sekitar 14,39 persen. ‘’Menurut kami, itu (capaian penurunan angka kemiskinan, Red) yang perlu jadi perhatian dan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan kinerja ke depan,’’ kata Ketua DPRD Ngawi Dwi Rianto Jatmiko usai menggelar rapat paripurna dengan agenda laporan kinerja dan pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Ngawi 2019 di ruang Banmus Rabu (29/4).

Sesuai hasil pembahasan panitia khusus (pansus) DPRD terkait LKPj bupati tahun 2019, ada sebanyak tujuh poin tanggapan dewan yang disampaikan dalam rapat paripurna kemarin. Di antaranya menyangkut LKPj itu sendiri, lalu soal hukum, ekonomi daerah, kebijakan pengelolaan keuangan daerah, dan arah penyelenggaraan pemerintah daerah. Juga menyangkut urusan pemerintah daerah selama tahun 2019, penyelenggaraan tugas pembantuan, serta penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.

Antok, sapaan Dwi Rianto Jatmiko, mengungkapkan bahwa secara esensi ada dua hal yang jadi perhatian dewan dari materi laporan kinerja dan pertanggungjawaban (LKPj) bupati tahun 2019 tersebut. Pertama mengenai sisi normatif atas laporan tersebut. Menurut Antok, kinerja yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah daerah tersebut acuan utamanya adalah rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) bupati. ‘’Saya kira (RPJMD) dari sisi capaian progres dan sebagainya secara umum sudah cukup bagus,’’  tuturnya.

Namun, ada beberapa hal yang masih butuh perhatian lebih dari pemerintah daerah. Terutama mengenai capaian target penurunan angka kemiskinan serta indeks pembangunan manusia (IPM). Pada tahun 2019 lalu, pemerintah daerah menargetkan angka kemiskinan di Ngawi sebesar 14 persen. Tapi realisasinya baru bisa mencapai angka 14,39 persen atau masih di bawah target yang ditetapkan. ‘’Itu (capaian penurunan angka kemiskinan, Red) yang perlu digenjot lagi,’’ sarannya.

Di samping itu, Antok juga mengkritisi LKPj bupati tersebut dari sisi teknisnya. Menurut dia, masih ada beberapa hal dalam materi laporan tersebut yang harus direvisi. Terutama yang menyangkut angka indikator penilaian kinerja. Seharusnya, penilaiannya maksimal menggunakan angka 100, karena berdasarkan persentase. Tapi, dia masih menemukan banyak angka yang muncul melebihi nilai 100 tersebut. ‘’Masih perlu dikoreksi, nanti akan kami serahkan ke pemerintah daerah untuk diperbaiki,’’ ungkapnya.

Sementara itu, dalam pelaksanaan rapat paripurna LKPj bupati kemarin ada yang beda dari tahun-tahun sebelumnya. Biasanya, DPRD selalu menggelar agenda tersebut tepat pada tanggal 21 April. Pun dengan menggunakan pakaian tradisional karena bertepatan dengan peringatan Hari Kartini. Namun, pada tahun ini, rapat tersebut digelar secara terbatas disebabkan kondisi pandemi Covid-19. Metodenya pun menggunakan video teleconference atau secara virtual. ‘’Meski ini (metode virtual, Red) yang pertama kami gelar, tapi semuanya berjalan lancar,’’ ungkapnya. (tif/c1/odi/adv)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

?php /** * The template for displaying the footer * */ defined( 'ABSPATH' ) || exit; // Exit if accessed directly do_action( 'TieLabs/after_main_content' ); TIELABS_HELPER::get_template_part( 'templates/footer' ); ?>
Close
               
         
close