Madiun

Dewan Pengupahan Kabupaten Madiun Ajukan Dua Usulan Besaran UMK

KHL Juga Jadi Pertimbangan

MADIUN, Jawa Pos Radar Caruban – Dewan Pengupahan Kabupaten Madiun menyodorkan dua usulan besaran upah minimum kabupaten (UMK) 2020 ke bupati. Selain mengacu kenaikan 8,51 persen sesuai aturan pemerintah (Rp 1.913.321), lembaga itu juga menyorongkan angka Rp 2.040.000.

Nominal lebih besar Rp 126 ribu tersebut kalkulasi atas kebutuhan hidup layak (KHL) daerah setempat. ‘’Kami ajukan keduanya, tergantung nanti seperti apa pertimbangan bupati,’’ kata Kabid  Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Disnaker Kabupaten Madiun Santoso Rabu (6/11).

Santoso menjelaskan, usulan Rp 1,91 juta itu naik dari UMK 2019 sekitar Rp 1,7 juta. Angka tersebut disepakati berdasar rapat pleno bersama stakeholder di kantornya kemarin.

Selain acuan persentase 8,51 persen yang berpatok pada tingkat pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi, kajian peningkatan kebutuhan pekerja yang dipandang tidak terlalu tinggi juga menjadi pertimbangan. ‘’Serta hasil survei KHL di sejumlah pasar tradisional beberapa waktu lalu,’’ ujarnya.

Dia menyebut, kepastian besaran UMK tahun depan berada di tangan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Pihaknya diminta menyerahkan usulan dengan batas akhir 21 November mendatang. ‘’Bisa tidaknya naik, gubernur yang memutuskan lewat diskresinya,’’ ucapnya.

Ketua SPSI Kabupaten Madiun Sumadi mengaku terpaksa menerima usulan Rp 1,91 juta. Pun, pihaknya bakal menghubungi dewan pengubahan Jatim untuk mendesak gubernur melakukan diskresi. Menaikkan besarannya agar tidak ada disparitas upah terlalu jauh antara ring wilayah 1 dan 3.

Selain itu, diharapkan tidak ada penyamarataan antara satu daerah dengan lainnya di wilayah ring yang sama. ‘’Tahun ini nilai UMK Kabupaten Madiun disamakan dengan daerah seperti Magetan dan Pacitan. Padahal, pertumbuhan ekonominya lebih tinggi,’’ klaimnya seraya menyebut pertimbangan lebih tinggi karena kawasan industri tumbuh dan dilewati jalan tol.

Sementara, Ketua Apindo Madiun Budi Ganefianto menyebut Rp 1,9 juta adalah angka kesepakatan. Secara umum, perusahaan besar sudah mampu menggaji sesuai nominal itu. Dibuktikan dari tidak adanya permasalahan kala UMK 2019 diterapkan.

Persoalannya ada perusahaan kecil yang notabene kemampuan keuangannya terbatas. Solusinya, kata dia, pengusaha dengan pekerja diharapkan bisa lebih fleksibel terhadap upah yang menjadi patokan. ‘’Kami akan melakukan penyuluhan sebagai bentuk pengawasan,’’ ujarnya. (cor/isd)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button