Mejayan

Dewan Minta Perluas Lingkup Pendataan Anak Tidak Sekolah

Validasi Selesai Februari

MEJAYAN, Jawa Pos Radar Caruban – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Madiun masih berkeyakinan data 1.607 anak usia sekolah tapi tidak sekolah masih sumir. Data mentah pemberian pemerintah desa (pemdes) di 12 kecamatan itu bakal diverifikasi ulang. ‘’Data yang valid akan siap Februari nanti,’’ janji Kepala Dikbud Kabupaten Madiun Pudji Wahyu Widodo usai rapat dengar pendapat (RDP) dengan komisi A DPRD setempat Kamis (23/1).

Widodo menjelaskan, data segera dikroscek ke dinas kependudukan dan catatan sipil (dispendukcapil) untuk validasinya. Klarifikasi ke pemdes dan sekolah terkait juga akan dilakukan. ‘’Untuk memastikan yang benar seperti apa,’’ ujarnya.

Kemarin, komisi A mengundang hearing dikbud menyikapi temuan ribuan anak usia sekolah yang tidak bersekolah. Dalam rapat satu setengah jam mulai pukul 10.30, legislatif mempertanyakan akurasinya. Widodo yang datang ditemani kabid SD dan SMP serta petugas program lapangan menegaskan bahwa sajian data itu masih tahap pengumpulan. Dengan kalimat lain, ada kemungkinan keliru, misalnya akibat salah tulis.

Dikbud menemukan indikasi eror itu di Desa Krandegan, Kebonsari. Jumlah anak usia 7–12 tahun di desa itu adalah 138 orang. Namun, dalam data yang diterima, 300 anak dinyatakan tidak sekolah. Temuan lainnya, 58 anak usia 7–12 tahun tidak sekolah dari total 100 anak di Kelurahan Bedoho, Jiwan. ‘’Itu beberapa data ekstrem yang dari desa,’’ urai Widodo.

Komisi A meminta pendataan bukan hanya berkutat angka anak berusia sekolah tapi tidak sekolah. Melainkan juga desa yang nihil persoalan tersebut.

Legislatif juga meminta data yang terhimpun disandingkan angka anak putus sekolah. Dikbud sempat membeber data ada 34 siswa drop out pada 2018. Perinciannya, 20 siswa SMP dan 14 SD. Menilik itu, perbandingan putus sekolah dengan tidak bersekolah sangat jomplang.

Kabid Pembinaan SD Dikbud Kabupaten Madiun Nur Arif menambahkan, pengumpulan data dimulai Oktober 2019. Tiga kecamatan yang belum terdata adalah Madiun, Gemarang, dan Geger. Perihal belum ter-cover, pihaknya akan menyelesaikan dengan sebatas klarifikasi. ‘’Tidak semua didata, beberapa persen akan di-sampling,’’ terangnya.

Persoalan ini dijadikan pembelajaran dikbud. Organisasi perangkat daerah (OPD) itu perlu melibatkan pemdes untuk pendataan karena keterbatasan dana. ‘’Masalah anggaran akan dibahas untuk ke depannya. Biar tahapan dilakukan dengan baik sampai ditemukan data valid,’’ papanya.

Sementara, Hari menekankan pendataan ke depannya harus melibatkan banyak instansi dan memperluas lingkupnya. Supaya datanya valid dan bisa dipertanggungjawabkan ke publik. ‘’Dikbud jangan bekerja sendiri kalau ingin data yang akurat,’’ tegas politikus Partai Demokrat tersebut. (den/c1/cor)

Hak Belajar Tak Bisa Ditawar

AKADEMISI turut terperangah atas temuan 1.607 anak usia sekolah yang tidak bersekolah di Kabupaten Madiun. Meski dinas pendidikan dan kebudayaan (dikbud) setempat mengklaim masih sumir, namun persoalan itu adalah keironian. ‘’Ironi (masih ada anak yang tidak sekolah) ketika kita berada di tengah-tengah masa pembangunan SDM (sumber daya manusia, Red),’’ kata Rektor Universitas PGRI Madiun (Unipma) Parji Kamis (23/1).

Parji menegaskan, hak anak untuk belajar di kelas tidak bisa ditawar. Sebab, itu hak setiap warga negara yang diamanatkan UUD 1945. Terlepas persoalan valid tidaknya data, pemkab perlu memotong mata rantai anak tidak sekolah. ‘’Karena pendidikan amanat konstitusi, menjadikan itu sebuah kewajiban bagi pemerintah,’’ ujarnya.

Menurut dia, solusi tidak akan ditemukan bila akar permasalahannya tidak diketahui. Karenanya, pemkab perlu menelusuri dan memetakan faktor-faktor penyebabnya. Apakah karena ekonomi anak, akses, atau fasilitas institusi pendidikan terkait. Terlepas persoalan sumir data bersumber pemerintah desa (pemdes), Parji berharap pemkab tidak menutup diri. ‘’Entah nantinya tinggi atau tidak setelah divalidasi, pemerintah harus welcome. Jangan ditutup-tutupi, objektif, dan sesuai faktanya,’’ tegasnya.

Parji menambahkan, pemkab juga harus terus memperkuat komunikasi antarlembaga. Mengikis ketidaksinkronan atas proses pendataan atau hal lainnya. ‘’Karena pendidikan adalah hal serius. Hak untuk anak-anak itu sangat prioritas,’’ pungkasnya. (den/c1/cor)

Problem Berlarut, Muncul Enam Hal Gawat

ANAK usia sekolah namun tidak bersekolah harus jadi pusat perhatian Pemkab Madiun. Dinas pengendalian penduduk, keluarga berencana, perlindungan perempuan, dan perlindungan anak (DP2KBP3A) menganalisis enam hal gawat bila problem itu berlarut. ‘’Ada dampak yang saling berkaitan dan dikhawatirkan bisa mengalami peningkatan,’’ kata Kepala DP2KBP3A Kabupaten Madiun Siti Zubaidah Kamis (23/1).

Siti menerangkan, persoalan yang kemungkinan muncul kali pertama adalah pernikahan dini. Fenomena itu bisa melebar ke perceraian, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan penularan virus HIV/AIDS. Selain itu, terjadi tindak kriminalitas dan mengerek angka kemiskinan. ‘’Dampak itu besar kemungkinan akan muncul karena pendidikan merupakan kunci penting dalam kehidupan,’’ ujarnya.

Meski DP2KBP3A adalah leading sector mengurus anak usia di bawah 18 tahun, Siti menyebut upaya penanggulangan tidak serta merta dibebankan ke dinasnya. Selain jadi urusan banyak organisasi perangkat daerah (OPD), masyarakat juga punya tanggung jawab. Termasuk pemerintahan desa (pemdes) yang paham betul dengan kondisi anak-anak di desa. ‘’Dampak buruk bisa diatasi dari tingkat bawah sampai atas sesuai tanggung jawab masing-masing,’’ tandasnya. (den/c1/cor)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close