AdvertorialMadiun

Dewan Minta Pemkot Jamin Keselamatan Siswa

PEMKOT Madiun tak boleh tergelincir. Pembelajaran tatap muka (PTM) harus disiapkan matang. Wakil rakyat mewanti-wanti agar realisasinya tidak memunculkan klaster baru di sekolah.

Fraksi Demokrat dan PDI Perjuangan menagih kejelasan konsep dan strategi dari Pemkot Madiun. Harus dipastikan PTM terjauhkan dari persebaran Covid-19. ‘’Orang tua yang setuju 80 persen, 20 persen pilih menunggu situasi normal. Bagaimana konsep dan strategi pembelajaran yang disiapkan?’’ kata Jubir Demokrat Sugeng saat Rapat Paripurna Pemandangan Umum tentang Raperda APBD 2021 di DPRD Kota Madiun, Senin (2/11).

Jubir PDIP Gandhi Hatmoko turut mempertanyakan kesiapan pemkot menyongsong PTM. Dia mengingatkan, kesehatan siswa harus menjadi prioritas yang harus diperhatikan. ‘’Apakah hal ini (PTM, Red) sudah direncanakan dengan matang?’’ tanyanya.

Jubir Perindo Yuliana juga mempertanyakan urusan pendidikan. Dia meminta penjelasan terkait laptopisasi yang bakal diprogramkan kembali tahun depan. Sebelum dewan menyetujui pengalokasian Rp 36,6 miliar pada APBD 2021. ‘’Apakah sudah dilakukan evaluasi dan monitoring terkait efektivitas penggunaan laptop untuk anak sekolah. Sudahkan ada nilai lebih untuk pembelajaran?’’ ujarnya.

Jubir PKB Ngedi Trisno Yushianto menyoroti indikator kinerja sasaran yang dicapai 2021 mendatang. Mengingat alokasi belanja hibah dan bantuan sosial relatif stagnan dibanding tahun sebelumnya. Hanya meningkat sekitar Rp 242 juta. Hal itu diperbolehkan setelah urusan wajib pelayanan dasar terpenuhi. ‘’Apa urgensi terhadap capaian visi misi daerah? Apakah amanat regulasi untuk mengatasi dampak pandemi Covid-19?’’ tuturnya.

Jubir Gerindra Slamet Hariyadi mempertanyakan belanja pegawai yang lebih tinggi ketimbang belanja barang dan jasa. Pos belanja pegawai meningkat 5 persen atau Rp 23,6 miliar pada APBD 2021. Dari pos belanja APBD 2020 Rp 446,9 miliar menjadi Rp 470,5 miliar. ‘’Bagaimana pemkot menjelaskan hal ini jika dihadapkan situasi pandemi Covid-19,’’ ungkapnya.

Winarko, jubir Fraksi Madiun Bermartabat (Mantab), menyoroti urusan pariwisata. Apakah keseriusan menata kota sudah selaras dengan target pariwisata. Indah Satrahmaniati, jubir PKS-PAN, mempertanyakan strategi pengentasan pengangguran terdampak pandemi Covid-19. Utamanya terkait program kegiatan pelatihan dinas tenaga kerja (dinasker). Fraksi PKS-PAN menilai sebagian pelatihan bersifat normatif dan belum mampu menjawab kebutuhan masyarakat. ‘’Apa yang telah dilakukan disnaker,’’ katanya.

Ketua DPRD Kota Madiun Andi Raya (AR) Bagus Miko Saputra menyebut pertanyaan dari tujuh fraksi beragam. Catatan raperda APBD 2021 ini dapat dijadikan pedoman untuk pelaksanaan program di tahun depan. ‘’Pertanyaan dari fraksi berbeda-beda. Catatan itu lebih kepada permasalahan secara umum di Kota Madiun,’’ kata AR usai rapat paripurna kemarin.

Wali Kota Madiun Maidi bakal menindaklanjuti setiap catatan untuk penyempurnaan program dan kegiatan yang akan dijalankan. Detailnya akan ditanggapi lewat nota jawaban wali kota. ‘’Lebih baik ada pertanyaan daripada tidak ada pertanyaan, sehingga dalam menjalankan APBD tidak diragukan lagi,’’ ucap Maidi. (kid/c1/fin/adv)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button