AdvertorialPonorogo

Kasus PPDB SMPN 1, Dewan Kejar Pengakuan Pengawas

PONOROGO – Meski penyalahgunaan surat keterangan domisili telah terbukti, investigasi penerimaan peserta didik baru (PPDB) di SMPN 1 belum terhenti. Selasa (2/7) komisi A dan D DPRD kembali menggelar rapat dengar pendapat (RDP) lanjutan membahas penggunaan surat keterangan domisili yang sempat dipersoalkan tersebut. Kali ini wakil rakyat berhadapan dengan pengawas SMPN serta dindik. ‘’Kami mengklarifikasi keterangan dari panitia SMPN terkait PPDB di SMPN 1,’’ kata Wakil Ketua Komisi D Moh. Ubahil Islam.

Ubahil merasa perlu mendengar keterangan dari pengawas. Sesuai tupoksinya, pengawas semestinya tahu lebih dahulu jika mencuat ketidakberesan penerimaan di sekolah favorit tersebut. ‘’Pengawas pun mengakui ada yang kurang sesuai dari PPDB di SMPN 1,’’ ujarnya.

Meski kemarin telah memakan waktu tiga jam, RDP lanjutan masih akan diagendakan kembali untuk memanggil lurah yang telah menerbitkan surat keterangan domisili. Sebelumnya, sudah ada empat siswa SMPN 1 yang mengundurkan diri lantaran domisilinya tak sesuai surat keterangan yang digunakan untuk mendaftar. ‘’Klarifikasi berikutnya kami akan panggil pihak kelurahan. Besok (hari ini, Red), atau lusa,’’ janji politisi Partai Kebangkitan Bangsa itu.

Christian Nurseto, koordinator pengawas SMPN, tak menampik bahwa ada sejumlah siswa yang memang patut dipertanyakan berkas PPDB-nya. Lantaran surat keterangan domisili yang digunakan untuk mendaftar tak sesuai fakta domisili di lapangan. Pihak sekolah, kata Nurseto, sudah menindaklanjuti dengan klarifikasi. Pun keempat siswa sudah mengundurkan diri. ‘’Perlu dicermati bersama,’’ kata dia.

Menurut Nurseto, persoalan tidak terjadi jika sekolah mendapat kesempatan memvalidasi seluruh pendaftaran yang menggunakan surat keterangan domisili. Sehingga panitia bisa tahu apakah surat keterangan domisili yang digunakan mendaftar itu valid atau tidak. Sayangnya, sekolah hanya punya waktu PPDB tiga hari. ‘’Kecuali sekolah mendapat waktu lebih untuk memvalidasi. Karena waktu yang terbatas, sebatas surat keterangan domisili itu ada kop, cap basah dari kelurahan yang menerbitkan, maka sekolah menyatakan sah,’’ urainya. (naz/c1/fin/adv)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
               
         
close