AdvertorialMadiun

Dewan Inisiatif Lindungi Ekonomi Kreatif

MADIUN, Jawa Pos Radar Madiun – Produk hukum tentang penyelenggaraan ketahanan pangan dan gizi, perlindungan dan pengembangan ekonomi kreatif, serta jasa konstruksi dinilai sangat penting. Karena itu, DPRD Kota Madiun kembali mengusulkan tiga rancangan peraturan daerah (raperda) inisiatif dalam rapat paripurna, Senin (21/9).

Tiga raperda itu dipandang penting untuk memberikan payung hukum bagi masyarakat. Meliputi raperda tentang penyelenggaraan ketahanan pangan dan gizi, raperda tentang perlindungan dan pengembangan ekonomi kreatif, serta raperda tentang jasa konstruksi.

Ketua DPRD Kota Madiun Andi Raya BMS mengatakan, tiga raperda tersebut dianggap penting apalagi di tengah pandemi Covid-19. Karena itu, para wakil rakyat sepakat untuk segera menyelesaikannya. ‘’Khususnya raperda tentang penyelenggaraan ketahanan pangan dan gizi, di tengah pandemi ini kita ingin menghidupkan lahan tidur,’’ kata AR, sapaan Andi Raya BMS.

Raperda penyelenggaraan ketahanan pangan mengatur tentang pemanfaatan lahan kosong oleh pemerintah daerah (pemda) untuk kebutuhan pangan. Serta perlindungan alih fungsi lahan pertanian. Raperda itu juga mengatur soal bentuk fasilitasi penjualan hasil panen petani oleh pemkot. AR berharap, sebelum akhir tahun ini seluruh raperda sudah bisa ditetapkan.

Terkait raperda soal ekonomi kreatif, AR menjelaskan bahwa itu dibutuhkan untuk memberi perlindungan hukum terhadap pelaku ekonomi kreatif. Khususnya mengantisipasi dari upaya plagiasi. Sehingga, para pelaku ekonomi kreatif dapat lebih berkreasi tanpa harus takut hasil karyanya dijiplak orang lain. ‘’Pelaku ekonomi kreatif ini membutuhkan hak atas kekayaan intelektual (HAKI) agar produknya dilindungi secara hukum,’’ lanjutnya.

Politisi PDIP itu menambahkan, dalam raperda tentang perlindungan dan pengembangan ekonomi kreatif diatur mengenai bentuk perlindungan seperti HAKI hasil kreativitas para pelaku ekonomi kreatif. Sebab, AR menilai ekonomi kreatif merupakan salah satu hal yang dianggap mampu menggerakkan perekonomian di tengah pandemi Covid-19. ‘’Jangan sampai hasil produk kreatif dari warga kita (Kota Madiun, Red) ditiru dan dimiliki daerah lain,’’ tuturnya.

Dengan adanya raperda tersebut, jika ada orang lain yang mengembangkan usaha itu di luar daerah atau di dalam kota, maka harus mendapat izin dari empunya dan Pemkot Madiun. Kemudian dikenai royalti sesuai dengan aturan yang ada. AR menyebut royalti itu kemudian masuk kas daerah. ‘’Jadi, nanti kalau sudah punya HAKI, ada royalti. Nah, royalti masuk ke kas daerah,’’ terangnya.

Kemudian raperda mengenai jasa konstruksi untuk menyinkronkan dengan proses perizinan melalui online single submission (OSS). Dalam raperda itu mengatur tentang mekanisme penyelenggaraan usaha jasa konstruksi yang disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22/2020. ‘’Terintegrasi dengan izin usaha OSS,’’ ujarnya. (her/adv)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button