AdvertorialMagetan

Dewan Belejeti LPj Pelaksanaan APBD 2018

MAGETAN – Proses penyusunan raperda tentang laporan pertanggungjawaban (LPj) bupati atas pelaksanaan APBD 2018 makin berlarut. Hal itu terjadi karena sejumlah fraksi di DPRD Magetan merasa masih belum puas dengan jawaban wabup Nanik Endang Rusminiarti atas pandangan umum (PU) fraksi-fraksi. ‘’Ada beberapa jawaban yang kami rasa masih belum puas seperti apa yang kami maksudkan,’’ ujar Ketua DPRD Magetan Karmini.

Rencananya pembahasan itu bakal dilakukan Sabtu (22/6) bersama dengan badan anggaran (banggar). Sekalipun dilaksanakan pada hari libur kerja, diharapkan pembahasan raperda itu bisa berjalan maksimal. ‘’Kalau memanfaatkan di sela-sela jam kerja, waktunya terpangkas. Tidak maksimal,’’ ungkapnya.

Dia menyebutkan jawaban yang dirasa belum pas dari beberapa fraksi adalah mengenai masalah pengelolaan aset. Seperti nilai aset yang turun sejak tahun 2017 dan temuan BPK terhadap pengelolaan eks tanah bengkok di kelurahan. ‘’Aset selalu menjadi temuan BPK. Setiap tahun dan berulang,’’ ujar Karmini.

Hal yang perlu mendapat jawaban secara mendetail dari eksekutif adalah tentang nilai silpa yang terus membengkak. Termasuk di dalamnya mengenai persoalan pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS). ‘’Masalah ini juga terjadi tahun lalu. kenapa?’’ tanyanya balik.

Meski begitu, Karmini tetap mengapresiasi kinerja pemkab yang telah menindaklanjuti rekomendasi BPK. Mulai dari soal kekurangan volume pekerjaan dan kelebihan bayar. ‘’Kami sangat menekankan semua kelebihan bayar dan denda harus sudah diselesaikan sebelum akhir waktu yang ditetapkan,’’ tandasnya. (bel/her/adv)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

?php /** * The template for displaying the footer * */ defined( 'ABSPATH' ) || exit; // Exit if accessed directly do_action( 'TieLabs/after_main_content' ); TIELABS_HELPER::get_template_part( 'templates/footer' ); ?>
Close
               
         
close