AdvertorialNgawi

Desak Perbaiki Data Warga Miskin Ngawi

Biang Tingginya Angka Kemiskinan

NGAWI, Jawa Pos Radar Ngawi – Program pemerintah terkait penurunan angka kemiskinan mendapat atensi dari kalangan dewan. Kepada organisasi perangkat daerah (OPD) yang bersangkutan, mereka mendesak untuk dilakukan evaluasi. Itu mengingat banyaknya permasalahan yang membuat program tersebut tidak tepat sasaran. ‘’Kami sudah minta penjelasan dari dinas terkait, apa sebenarnya yang jadi permasalahan dan bagaimana solusinya,’’ kata Ketua Komisi II DPRD Ngawi Siswanto Senin (10/2).

Komisi II sengaja mengundang dinas sosial (dinsos) setempat untuk diajak koordinasi kemarin (10/2). Mereka dimintai penjelasan terkait pelaksanaan program penurunan angka kemiskinan di Ngawi. Dari penjelasan dinas terkait, Siswanto mengungkap memang ada problem besar yang sekarang mendesak untuk dilakukan perbaikan. ‘’Tadi (kemarin, Red) disebutkan ada kurang lebih 49 ribu warga miskin di Ngawi ini yang datanya perlu diperbaiki,’’ ungkapnya.

Sebanyak 49 ribu warga itu diketahui masih belum memiliki nomor induk kependudukan (NIK). Itu bisa terjadi lantaran belum memiliki KTP elektronik (e-KTP). Menurut Siswanto, kondisi tersebut cukup fatal. Karena itu, pihaknya mendesak supaya dinas terkait segera mengambil tindakan. ‘’Apalagi, deadline waktu perbaikannya dari pemerintah pusat hanya sampai tanggal 20 Maret nanti,’’ ujarnya.

Data sebanyak itu pun belum tentu semuanya invalid. Bisa jadi yang bersangkutan memang sudah tidak ada lagi. Itu mengingat data tersebut diambil dari tahun 2011 silam. Namun, kata Siswanto, pihaknya tetap berharap dinas terkait segera menyelesaikan perbaikannya. ‘’Karena itu kan tidak sedikit, 49 ribu itu cukup besar,’’ sebutnya.

Selain dinsos, pihak komisi II juga menghadirkan dinas pendidikan (dindik) setempat. Ada beberapa permasalahan tentang dunia pendidikan di Ngawi yang ditanyakan komisi II kepada dinas terkait. Di antaranya mengenai banyaknya jabatan kepala SDN yang sekarang masih kosong. ‘’Sampai tahun ini hampir separo dari jumlah SDN di Ngawi dijabat Plt (pelaksana tugas, Red),’’ tuturnya.

Hal itu perlu segera diselesaikan. Kendati sudah di-handle seorang Plt, secara kinerja tentu disebutnya berbeda ketika dijabat kepala sekolah definitif. Selain masalah kekosongan kepala SDN, komisi II juga meminta penjelasan mengenai progres penanganan masalah alih lahan SMPN 1 Mantingan. ‘’Kami ingin itu (masalah alih lahan SMPN 1 Mantingan, Red) segera ada kejelasan, supaya tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar di sana,’’ pintanya.

Komisi II juga meminta dinas terkait turun ke lapangan untuk meninjau langsung mengenai penerapan sistem data pokok pendidikan (dapodik). Siswanto meminta dinas terkait memastikan SDM yang bertugas mengoperasikan dapodik itu benar-benar berkompeten. Supaya data yang diunggah selalu up-to-date. ‘’Yang jelas, kami tidak ingin ada sekolah yang rusak parah tapi malah tidak menerima bantuan gara-gara data (dalam dapodik) tidak update,’’ tegasnya. (tif/c1/odi/adv)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close