Madiun

Desa Dimanja Anggaran dari Pemkab Madiun

MADIUN, Jawa Pos Radar Caruban – Sejumlah pemerintahan desa (pemdes) di wilayah Kabupaten Madiun bakal kembali mendapat guyuran uang di sisa tahun ini. Pemkab berniat memanfaatkan dana sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) tahun lalu untuk menambah alokasi dana desa (ADD). ’’Pengalihan untuk ADD dari silpa bebas,’’ kata Kepala Badan Perencanaan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kabupaten Madiun Edi Bintardjo.

Edi Bin –sapaan Edi Bintardjo– menjelaskan bahwa limpahan silpa ke pemdes melengkapi kebijakan bupati meningkatkan ADD hingga 20 persen. Kebijakan tersebut baru bisa terealisasi 17 persen dalam APBD induk tahun ini. Kekurangan tiga persen bakal dipenuhi dengan melihat ketersediaan anggaran pada tahun setelah pelaksanaan berjalan. ’’Dua persen dipenuhi saat PAK (perubahan anggaran keuangan, Red) kali ini dan satu persennya tahun depan,’’ ujarnya.

Tahun ini, pemkab mengguyur 198 pemdes dengan ADD senilai Rp 174,4 miliar. Nilai tersebut meroket dari tahun lalu Rp 96 miliar. Jumlahnya tertinggi dalam kurun empat tahun terakhir sejak program dari amanat Undang-Undang (UU) 6/2014 tentang Desa dijalankan. Lantas, berapa nilai dan jumlah pemdes yang bakal menerima tambahan ADD dari silpa 2018? ’’Saat ini masih dalam pembahasan,’’ tuturnya.

Edi Bin menyebut, silpa tahun lalu sebesar Rp 172 miliar. Duit yang tak terpakai itu terbagi menjadi dua. Yakni, silpa bebas sekitar Rp 38 miliar dan sisanya Rp 134 miliar silpa terikat. Puluhan miliar dana bebas itu yang rencananya untuk menambah ADD. Akan tetapi, nominalnya tidak keseluruhan. Dana itu akan dibagi untuk sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD). ‘’Porsi untuk ADD paling tinggi,’’ ujarnya seraya menyebut silpa terikat diberikan ke OPD terkait untuk melanjutkan program yang belum terlaksana.

Pemkab lebih banyak memfokuskan penggunaan dana silpa bebas untuk institusi kesehatan. Mengingat layanan pokok masyarakat yang tidak boleh berhenti. Selain itu, silpa diarahkan untuk pembebasan lahan. Sebagai persiapan proyek pembangunan tahun berikutnya. Sedangkan proyek fisik sengaja dihindari lantaran tidak efektif. ’’Untuk perencanaan dan waktu pengerjaan kan sangat pendek,’’ ucap Edi Bin. (cor/c1/ota)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
close