AdvertorialPonorogo

Delapan Kali Berturut-turut Pemkab Ponorogo Raih Opini WTP

Administrasi Aset Daerah Masih Jadi Catatan

PONOROGO, Jawa Pos Radar Ponorogo – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kembali menyematkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) kepada Pemkab Ponorogo tahun ini. Sehingga, capaian tersebut diraih delapan tahun terakhir berturut-turut.

Itu membuktikan bahwa laporan keuangan pemkab konsisten dinilai bagus secara administrasi, akuntansi pemerintahan, serta kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku. ‘’Ketika dinyatakan WTP, artinya prosedur dan administrasi sudah dijalankan secara proper atau sangat baik dan dengan kehati-hatian,’’ kata Bupati Ponorogo Ipong Muchlissoni Minggu (28/6).

Laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun anggaran 2019 diserahkan Jumat lalu (26/6). Ipong dan Ketua DPRD Ponorogo Sunarto menerimanya  langsung di Auditorium BPK Perwakilan Jatim.

Menurut Ipong, opini WTP yang diraih menandakan berbagai indikator dalam pengadministrasian tata usaha keuangan telah terpenuhi. ‘’Ini kerja keras seluruh pegawai Pemkab Ponorogo. Mereka konsisten dalam mempertahankan opini WTP selama delapan kali berturut-turut,’’ pujinya.

Raihan predikat WTP kedelapan kalinya tersebut, lanjut Ipong,  akan jadi motivasi. Untuk terus konsisten mengelola dan menyajikan laporan keuangan dengan lebih baik lagi. Meski, ada sejumlah tantangan. Salah satunya, pengadministrasian aset pemkab.

‘’Pengadministrasian aset harus diperbaiki. Khususnya aset-aset terdahulu yang dokumennya sulit diperoleh. Selain itu, terkait pencatatan yang terkadang tidak sama,’’ kata Ipong sembari menyebut berbagai catatan dari BPK telah disampaikan pada sekda dan jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) untuk ditindaklanjuti.

Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Jatim Joko Agus Setyono mengungkapkan bahwa opini WTP merupakan pernyataan profesional dari pemeriksa mengenai kewajaran laporan keuangan pemerintah daerah. ‘’BPK berharap, LKPD audited atau yang telah diperiksa BPK dapat jadi dasar pengambilan keputusan terkait anggaran. Di samping itu, pemerintah daerah diharapkan dapat menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK agar tata kelola keuangannya jadi lebih akuntabel,’’ pintanya. (naz/c1/sat/adv)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button