Madiun

Defisit Anggaran Tembus Rp 277,7 M, Wali Kota Madiun Usul Ditutup dari Silpa

MADIUN – Pemkot dan DPRD Kota Madiun mulai membahas Perubahan APBD (P-APBD) 2019. Perhitungan awal, komposisi anggaran hingga akhir tahun nanti mengalami defisit. Bahkan, kenaikan defisit diproyeksikan dua kali lipat dibandingkan dengan yang berlaku saat ini.

Penyebabnya, tambahan pemasukan yang diperoleh masih berada di bawah rencana pengeluaran daerah hingga akhir 2019. Meski demikian, eksekutif-legislatif sudah memiliki skenario untuk mengatasi hal itu.

Hingga Senin (22/7), P-APBD 2019 Kota Madiun memasuki tahap pembahasan di internal badan anggaran (banggar) DPRD. Dalam rapat paripurna kemarin, badan bentukan dewan itu sepakat melanjutkan pembahasan. ’’Untuk pembahasan lanjutan dilakukan melalui komisi-komisi dan fraksi,’’ kata Ketua DPRD Kota Madiun Istono dalam rapat paripurna.

Dari draf usulan P-APBD yang diajukan pemkot, rencana perubahan itu terjadi pada pos pendapatan maupun belanja daerah. Sektor pendapatan misalnya. Jika pada APBD 2019 ditetapkan Rp 1,099 triliun, hingga akhir tahun nanti diestimasi berkurang menjadi Rp 1,097 triliun.

Sementara, kenaikan terjadi pada sektor belanja. Di APBD sudah ditetapkan Rp 1,221 triliun. Namun, pada perubahan kali ini, angka belanja daerah naik menjadi Rp 1,374 triliun. Kondisi itu membuat defisit APBD perubahan berpotensi naik. Jika pada APBD lalu angka defisitnya berada di level Rp 136,6 miliar, pada perubahan nanti nominalnya bisa menembus Rp 277,7 miliar.

Naiknya estimasi defisit APBD perubahan tak lepas dari banyaknya rencana tambahan belanja daerah hingga akhir 2019. Tercatat ada tujuh sektor belanja yang diproyeksikan bertambah. Salah satu penambahan yang diproyeksikan cukup signifikan adalah tambahan belanja pegawai pascarekrutmen CPNS. Di sektor perumahan dan fasilitas umum, prioritasnya adalah pemenuhan belanja lampu penerangan jalan umum (PJU), taman, dan perbaikan saluran irigasi. Selain itu, direncanakan ada tambahan belanja bantuan parpol.

Sejumlah belanja publik juga bakal dinaikkan. Di sektor kesehatan ada program jaminan kesehatan nasional. Selain itu, ada tambahan dana hibah daerah. Sementara itu, kenaikan penghasilan daerah diproyeksikan berasal dari lima sumber. Mulai pajak daerah (misalnya pajak kendaraan bermotor), pajak rokok, hingga sektor retribusi daerah.

Meski komposisi P-APBD 2019 Kota Madiun diestimasi mengalami kenaikan defisit, banggar menyebut sudah ada solusi untuk mengatasi hal itu. ’’Akan ditutup dengan pembiayaan neto,’’ ujar Istono.

Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Madiun Maidi menyatakan perkiraan rencana defisit anggaran pada P-APBD 2019 sebesar Rp 277,7 miliar. Untuk menutup angka defisit itu, diusulkan memakai Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) APBD 2017 sebesar Rp 279,2 miliar. ‘’Ditutup oleh silpa tahun anggaran sebelumnya,’’ katanya.

Dalam P-APBD 2019 struktur PAD direncanakan sebesar Rp 223,6 miliar atau naik 8,30 persen dari semula yang hanya Rp 206,4 miliar. Sedangkan, dana perimbangan sebesar Rp 733,1 miliar, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 140,3 miliar atau berkurang 13,80 persen. Sebelumnya adalah Rp 162,8 miliar. ‘’Potensi pendapatan daerah yang telah ditetapkan dalam APBD 2019 sebesar Rp 1,099 triliun. Tapi, direncanakan berkurang pada rancangan APBD-P 2019 menjadi Rp 1,097 triliun,’’ terang Maidi.

Usulan rencana perubahan belanja daerah itu bertujuan menyempurnakan rencana kerja yang sebelumnya telah ditetapkan pada APBD 2019. Dengan memperhatikan dan mempertimbangkan beberapa faktor yang memengaruhi kondisi umum perubahan belanja daerah. Di mana untuk pos belanja tidak langsung direncanakan sebesar Rp 523,9 miliar atau naik sekitar Rp 30,19 miliar dibanding saat APBD 2019. ‘’Sedangkan, belanja langsung dari sebelumnya Rp 728 miliar menjadi Rp 851 miliar atau naik sebesar Rp 123 miliar,’’ ungkap mantan sekda Kota Madiun itu. (her/c1/ota)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button