Madiun

Data Penerima BST Belum Sempurna

MADIUN, Jawa Pos Radar Madiun – Penyaluran bantuan sosial tunai (BST) membentur beberapa persoalan. Mulai tumpang tindih data hingga proses penyaluran yang dinilai kurang efektif. Bantuan Rp 600 ribu itu mulai disalurkan Kamis lalu (14/5).

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos-P3A) Kota Madiun menampung sedikitnya 500-an data penerima yang harus diperbarui dalam pencairan tahap dua nantinya. ‘’Data perbaikan itu bersifat sementara. Masih dimungkinkan ada laporan tambahan dari tingkat bawah (kelurahan, Red),’’ kata Koordinator Daerah Program Sembako Dinsos-P3A Kota Madiun Wahyu Sulistyono.

Perbaikan data diperlukan dengan berbagai alasan. Mulai penerima manfaat yang telah meninggal dunia hingga dinilai tidak tepat sasaran. Termasuk keluarga PNS, Polri/TNI yang masuk dalam daftar penerima wajib dicoret. ‘’Data akan diperbaiki dari berbagai laporan masyarakat,’’ ujarnya.

Sejatinya bantuan dari Kementerian Sosial (Kemensos) yang diberikan selama tiga bulan itu disalurkan untuk melengkapi bantuan lain dari pemerintah pusat. Kota Madiun mendapatkan kuota 10.960 penerima. Penyaluran BST dilangsungkan tiga hari di lima titik kantor pos kota setempat. ‘’Dari NIK penerima langsung diketahui apakah penerima memiliki rekening atau tidak. Yang punya rekening langsung ditransfer,’’ jelasnya.

Wahyu mengakui proses penyaluran perlu dievaluasi. Sebab, 5.473 penerima BST tidak memiliki rekening. Sehingga harus mengambil di kantor pos yang ditunjuk. Harus antre hingga berjam-jam. ‘’Mekanisme penyaluran kewenangannya kantor pos. Memang banyak yang belum punya rekening tabungan,’’ katanya.

Paling urgen yakni perubahan data yang tidak tetap sasaran. Sehingga laporan data dari kelurahan bakal di-breakdown dan diusulkan ke pusat. Sehingga masyarakat tidak perlu khawatir. ‘’Kalau tidak tepat sasaran bisa diubah, semua usulan dari RT hingga kelurahan,’’ tuturnya.

Terpisah, Wali Kota Madiun Maidi mengajak seluruh masyarakat untuk mengawasi. Dia meminta masyarakat aktif melapor tatkala mendapati bantuan tidak tepat sasaran. Termasuk melaporkan warga yang belum masuk data. Di termin berikutnya bakal diperbarui. ‘’Silakan masyarakat ikut mengoreksi. Yang keliru akan kami review dan validasi ulang,’’ katanya.

Maidi menegaskan, penerima manfaat harus sesuai aturan dari pemerintah pusat. Bagi keluarga PNS, Polri/TNI wajib dicoret jika masuk daftar penerima bantuan. Namun, seluruh warga diminta tetap bersikap bijaksana. Cukup mengingatkan, tak perlu saling menyalahkan. Ke depan, stiker bakal ditempel di rumah penerima bantuan sebagai penanda untuk memudahkan pengoreksian. ‘’Nanti kami keliling, rumah mana yang keliru,’’ ujarnya.

Di samping BST, bantuan lain dari pemerintah pusat telah disalurkan. Yakni, bantuan program keluarga harapan (PKH) kepada 2.726 penerima, serta bantuan pangan nontunai (BPNT) pusat 7.059 penerima. Termasuk bantuan sembako dari Provinsi Jatim sebanyak 5.000 yang masih proses pengusulan. Bantuan dari Pemkot Madiun yakni BPNTD sebanyak 3.638 penerima, serta sembako untuk PKL atau pekerja informal disalurkan kepada 7.478 penerima manfaat.

Bantuan dari Provinsi Jatim Cair sebelum Lebaran

PEMPROV Jatim dalam waktu dekat mengucurkan dana bantuan pangan jaring pengaman sosial (JPS) ke rekening OPD penanggung jawab  masing-masing kabupaten/kota. Total anggaran yang dikucurkan untuk seluruh kabupaten/kota di Jatim sekitar Rp 600 miliar.

Itu diungkapkan Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak usai penandatanganan perjanjian kerja (MoU) bantuan pangan JPS penanganan dampak Covid-19 di Bakorwil I Madiun kemarin (15/5). Bantuan pemprov sasaran utamanya warga yang belum ter-cover pemerintah pusat. Nominalnya sama dengan BPNT sebesar Rp 200 ribu per bulan. ‘’Kami harap seluruh pemda segera menyalurkan. Agar yang terdampak segera mendapat sentuhan,’’ ujarnya.

Bantuan dari APBD pemprov senilai Rp 600 miliar itu include bantuan sosial pangan suplemen bantuan sembako. Artinya, untuk yang domisili di kelurahan, saldo di kartunya ditambahkan 50 persen selama tiga bulan. ‘’Yang kami bantu bersama pusat hanya yang berdomisili di kelurahan karena kondisinya lebih sulit hari ini. Mereka hanya terima BPNT, tapi mata pencarian relatif tertutup sedangkan biaya hidup lebih tinggi,’’ ungkapnya.

Masing-masing pemda diberi keleluasaan menambah bantuan jika dirasa sangat diperlukan. Seluruh pemda juga wajib memastikan penerima bantuan termasuk kategori ekonomi rentan. ‘’Karena ini nominalnya setara dengan BPNT untuk membantu 3,8 juta warga Jatim, maka dari pemda bisa bersinergi untuk menjangkau seluas-luasnya,’’ harapnya. (kid/c1/fin)

Baca Lagi

Berita Terkait

One Comment

  1. saya daerah kresek dusun katregan juga tidak mendapatkan dana tersebut padahal kk (kepala keluarga khususnya bapak) vekerja cari rumput untuk sapi setelah keluardari pekerjaanya… malah yang dapet 1 dusun hanya kurang lebih tidak ada 10 orang/kk itu uang kemana dan di endapkan dimana.. mohon kejelasanya… dan mohon sidak perwilayah… janganlah korupsi ,,ntah yang hijau mata itu ketua rt atau kepala dusun atau rekan2 balai desa atau gimana…. mohon sekali di adili… kasihan yang terkena dmpak covid kita makan juga bekerja,,,, malah yang tidak bekerja dikasih…. apa lagi bantuan appun sanak sudaranya duludiikutkan … itu mah makan daging sendiri….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
               
         
close