Bupati Menulis

Darurat

DARURAT menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keadaan sukar yang tidak disangka-sangka hingga memerlukan penanggulangan segera. Tugas pemerintah adalah melayani dan mengatur. Di tengah pandemi yang demikian mengkhawatirkan, keputusan tegas pemerintah sangat diperlukan. Walau pahit sekalipun.
Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk kembali sebagai pimpinan pengendalian Covid-19 di Jawa dan Bali. Langsung gerak cepat. Pada Kamis, 1 Juli 2021 lalu, langsung memimpin rapat virtual. Diikuti seluruh bupati/wali kota, gubernur, dan forkopimda. Perintahnya jelas dan tegas. Mulai 3-20 Juli 2021 dilaksanakan PPKM darurat. Apa yang harus dilaksanakan daerah, sudah dijelaskan. Tidak ada tanya jawab.

Instruksi Mendagri sebagai penjabaran diterbitkan. Kabupaten/kota Jawa-Bali dibagi dalam kriteria level tiga dan empat. Kedua level tidak berbeda dalam pengetatan kegiatan. Malah persis sama, harus melaksanakan PPKM darurat. Jumat digelar rapat tindak lanjut oleh gubernur Jatim bersama bupati/wali kota. PPKM segera dilaksanakan karena kondisinya betul-betul darurat.

Sabtu kemarin kita sudah mulai melaksanakan. Kantor yang tidak masuk kriteria esensial bekerja dari rumah. Sedangkan yang masuk kantor adalah yang esensial saja. Ibadah di rumah masing-masing. Sekolah tetap via daring. Toko dan kegiatan ekonomi sejenisnya berhenti pukul 20.00. Tempat wisata ditutup. Resepsi pernikahan maksimal dihadiri 30 orang dengan protokol kesehatan. Sama persis ketika PSBB.

Selain itu, vaksinasi terus digenjot. Semua bahu-membahu mengadakan vaksinasi. Pemerintah daerah, juga jajaran TNI dan Polri, tidak ketinggalan. Target diberikan. Namun sayang, jumlah vaksin yang dikirim pusat sangat terbatas jumlahnya. Maklum, kita sangat tergantung vaksin dari luar negeri.

Tentu kebijakan pembatasan ini berat. Tapi harus dilakukan. Demikian tingginya angka yang tertular. Demikian juga yang meninggal. Bahkan akhir-akhir ini telah meninggal 265 orang dalam kondisi isolasi mandiri. Salah satu sebabnya semua fasilitas kesehatan penuh. Rumah sakit dan IGD juga penuh.

Kalau kita menengok ke belakang, kondisi ini hampir sama ketika flu Spanyol masuk ke Hindia Belanda. Digambarkan oleh Ravando dalam bukunya Perang Melawan Influenza-Pandemi Flu Spanyol di Indonesia Masa Kolonial 1918-1919. Menurut hasil kajian, tidak kurang 21 juta jiwa di seluruh dunia menjadi korban. Hindia Belanda sendiri diperkirakan sekitar dua juta jiwa menjadi korban. Keterbatasan alat, tenaga kesehatan, juga pengetahuan masyarakat menjadi faktor penyebab. Pembatasan dilakukan. Ekonomi menjadi lumpuh.

Pemerintah Hindia Belanda melalui Nederlandsch Centrale Gezondheidsraad (Dewan Kesehatan Pusat Hindia Belanda) mengeluarkan ketentuan bagi warganya. Pertama, memastikan udara segar masuk ke rumah. Kedua, di tempat berkumpulnya banyak orang, sirkulasi udara dipastikan baik. Tiga, membersihkan setiap sudut rumah dari debu yang menempel. Empat, mencegah berinteraksi langsung dengan orang sakit, mengingat penularan penyakit bisa berlangsung melalui udara.

Dalam perkembangannya, kemudian ditambahkan pada poin kelima, yang isinya warga diminta untuk tidak mengunjungi tempat-tempat yang berpotensi menimbulkan keramaian seperti bioskop atau pasar malam. Apakah usaha tersebut sukses? Tidak juga. Terbukti dengan masih banyaknya korban.

Dalam segala kesulitan, jangan dikira waktu itu tidak ada berita hoaks. Di Desa Kedungrandu, Purwokerto, misalnya, Prawadrana mengaku didatangi “Nji Loro Kidoel”. Masyarakat yang ingin terhindar dari penyakit atau menginginkan kesembuhan diminta datang ke rumahnya (Prawadrana) dengan membawa sedekah 50 sen. Dalam sehari Prawadrana bisa mendapatkan 40 euro. Muncul lagi kabar banyak sekali korban dari kalangan bumiputra. Beredar kabar orang Tionghoa dan Eropa terbebas dari flu Spanyol karena berkat selebaran ’’sakti’’ Kwan Sing Tee Koen (Kwan Kong) yang melindungi mereka.

Belum tindakan takhayul yang juga banyak dilakukan. Di Mojowarno, misalnya, masyarakat berbondong-bondong ziarah ke makam Kyai Abisai dan Kyai Emos meminta keselamatan. Kerbau dan sapi dipotong. Kemenyan dibakar. Bunga-bunga disajikan.

Di Pagutan, Wonogiri, beredar kabar ikan lele dapat dijadikan obat dan penangkal flu Spanyol. Sontak, dalam waktu singkat masyarakat membeli ikan lele. Cerita bermula dari seorang pria yang bertapa di pinggir sungai tujuh hari tujuh malam. Pada malam terakhir didatangi dua anak kecil yang membawa kepis (bakul kecil tempat ikan yang baru ditangkap). Dalam pesannya, kalau ingin keluarganya selamat dari pandemi, makan lele bisa jadi obat.

Kebijakan untuk menekan penularan juga diambil. Seperti meniadakan acara yang menimbulkan kerumunan. Contoh konkret perayaan Sekaten di Surakarta. Sempat terjadi perdebatan. Namun akhirnya perayaan ditiadakan. Sebagai gantinya hanya memukul secara simbolis gamelan Kiai Sekati di Masjid Agung.

Cerita di atas bukan membandingkan dulu dan sekarang. Setidaknya kita bisa memetik hikmah. Tidak dulu atau sekarang, kondisinya kok ya hampir sama. Ada hoaks, takhayul, dan semacamnya. Sebaliknya, tindakan dan kebijakan yang didasarkan pada kaidah ilmu pengetahuan juga dilakukan.

Saat ini, ketika pandemi Covid-19 merajalela, pemerintah harus mengambil tindakan darurat. Semua didasarkan pada kajian. Dilakukan pembatasan secara terukur. Semua energi bangsa, mari kita gunakan untuk penanggulangan Covid-19. Jangan percaya hoaks dan takhayul. Yakinlah, dalam kondisi darurat seperti sekarang ini, percayakan kepada pemerintah. Bukankah Salus Populi Suprema Lex Esto, keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi. (*/naz/c1)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button