News

Dari Manakah Asal Mula Aliran Kepercayaan Di Indonesia

×

Dari Manakah Asal Mula Aliran Kepercayaan Di Indonesia

Share this article

Dari Manakah Asal Mula Aliran Kepercayaan Di Indonesia – Penjaminan hak kebebasan beragama atau berkeyakinan (KBB) di Indonesia masih menghadapi tantangan setidaknya pada tiga tingkatan: konseptual, sosial, dan hukum. Secara konseptual, konsep ini dipandang oleh sebagian orang sebagai konsep yang lahir dari tradisi Barat yang tidak sesuai dengan budaya keagamaan masyarakat Indonesia. Konsep kebebasan beragama seringkali dipandang sebagai konsep yang menganjurkan kebebasan tanpa batas dan bertentangan dengan nilai-nilai lokal. Pada tataran sosial, sebagian masyarakat belum siap menerima dan mengkomunikasikan perbedaan agama dan kepercayaan. Meskipun masyarakat Indonesia secara historis merupakan masyarakat yang majemuk, namun dalam praktiknya tidak ada jaminan bahwa penghormatan terhadap perbedaan akan dilakukan secara bermartabat dan tanpa kekerasan.

Di tanah air kita, kebencian, persekusi dan kekerasan, pelarangan kegiatan keagamaan, dan sebagainya atas nama agama menunjukkan bahwa intoleransi dan pelanggaran kebebasan berkeyakinan beragama masih terus terjadi. Pada tataran hukum, upaya penegakan hukum terhadap berbagai pelanggaran KUHAP masih kurang optimal. Tidak jarang para korban diadili, biasanya dari kelompok minoritas, karena dituduh melakukan penodaan agama atau kejahatan terhadap ketertiban umum. Persoalan penegakan undang-undang ini muncul sehubungan dengan undang-undang yang lebih fokus pada pembatasan kebebasan beragama, seperti Undang-Undang Pencegahan Penyalahgunaan/Penghinaan Agama Nomor 1 PNPS Tahun 1965; 3 SKB Menteri Ahmadiyah tahun 2008, 2 Peraturan Bersama Menteri tahun 2006 dan adanya berbagai peraturan di tingkat daerah yang membatasi kebebasan beragama kelompok minoritas.

Dari Manakah Asal Mula Aliran Kepercayaan Di Indonesia

Banyak laporan yang menemukan bahwa berbagai ketentuan tersebut tidak menjamin hak atas kebebasan beragama. Tentu saja hal ini bukan hanya fenomena khas Indonesia saja, namun bisa dilihat dari pengalaman dunia Barat bagaimana kebebasan beragama berulang kali dibicarakan di tingkat global. Konflik global diikuti dengan berkembangnya aksi teroris di mana-mana, setidaknya sejak serangan teroris 11 September 2001, dari media yang memberikan kesan umum bahwa mereka bertentangan dengan nuansa agama. Agama juga berperan sebagai komunitas penjelas (

Mengenal 6 Aliran Kepercayaan Yang Tersebar Di Indonesia

) tentang masalah sosial. Bahasa agama juga telah memasuki perdebatan publik mengenai isu-isu mulai dari aborsi, euthanasia sukarela, dan penelitian biogenetik yang telah memicu perdebatan bioetika hingga legalisasi pernikahan sesama jenis. Akibatnya, wacana keagamaan mempunyai pengaruh yang lebih besar terhadap pembentukan opini publik, bahkan dalam masyarakat sekuler.

Pertama, untuk membahas pengertian agama, kita perlu memfokuskannya dari sudut pandang hukum, agama ditempatkan sebagai bagian dari hak asasi manusia. Dalam konteks hak asasi manusia internasional, definisi ini dirujuk dalam Dewan Hak Asasi Manusia PBB No. 22, Komentar Umum terhadap Pasal 18 ayat 2 ICHR.

Baca Juga  Cara Membaca Puisi Yang Tepat Dilihat Dari

) mencoba mendefinisikan agama ini secara luas. Di dalamnya, istilah iman dan agama harus dipahami dalam arti luas, termasuk kepercayaan monoteistik, non-monastik dan ateisme, serta hak untuk tidak menganut agama atau kepercayaan apa pun. Pasal 18 ICCPR mengacu pada agama dalam konteks kebebasan seseorang untuk menganut atau mengamalkan agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, termasuk kebebasan untuk mengubah atau meninggalkan agama atau kepercayaannya (

) meyakini Deklarasi Penghapusan Segala Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi Berdasarkan Agama atau Keyakinan (1981), termasuk keyakinan dan pengamalan agamanya sendiri, mempunyai tempat ibadah, menggunakan/memakai simbol agama, memperingati hari besar keagamaan, menunjuk pemimpin agama, atau menyampaikan pesan keagamaan, dll.

Sehari Bersama Ari Gordon: Mengenal Yahudi Dan Yudaisme

Dari perspektif sosiologi, salah satu pendekatan yang patut disebutkan adalah pendekatan Emile Durkheim, yang mendefinisikan agama sebagai suatu sistem kepercayaan dan praktik yang terkait dengan yang sakral. Keyakinan dan praktik menyatu menjadi satu komunitas. Dari pengertian tersebut, terdapat dua unsur penting yang menjadikan sesuatu dapat disebut agama, yaitu sifat suci agama dan ritual agama tersebut. Dari pengertian tersebut kita melihat bahwa sesuatu yang disebut agama bukan dilihat dari substansi isinya, melainkan dari wujudnya yang meliputi kedua tanda tersebut di atas. Dalam pemahaman Durkheim bukan bersifat teologis, melainkan sosiologis. Sifat sakral dipahami sebagai satu kesatuan yang melampaui segalanya.

Artinya kekacauan. Oleh karena itu, dharma biasanya diartikan sebagai aturan hidup manusia agar terhindar dari kekacauan. Ada juga yang mengartikan dharma berarti “tanpa” dan “permen karet” berarti “pergi” atau “berjalan”. Menurut Menurut pandangan, Agama berarti tetap pada tempatnya, melanggengkan dan melanggengkan, bukan berangkat. Makna ini disebabkan karena agama mengandung nilai-nilai universal yang kekal, kekal, dan berlaku sepanjang masa. Juga apa yang bisa dilakukan? ditemukan dalam istilah bahasa Inggris

) ketiga konsep ini mempunyai beberapa persamaan yaitu daya refleksif yang dapat dijadikan objek tindakan. Nicolas Cuza dan Marcelio Ficino bahkan menggunakan ketiga ide ini secara bersamaan.”

“, kita menjadi bertakwa ketika kita membaca kembali kitab-kitab suci yang membawa kita (manusia) kembali kepada Tuhan. Baik Cusa maupun Ficino berdebat dalam konteks ini

Sekte Sekte Dan Paham Sektarian

Tren ini menyebabkan penggunaan agama sebagai alat politik. Ini telah didefinisikan setidaknya sejak zaman Niccolò Machiavelli. Jika sebelumnya agama diartikan dalam pengertian yang sangat humanistik, maka pada masa Machiavelli, tanda-tanda mistik yang menjanjikan kehidupan spiritual bagi dunia manusia, termasuk hukum Tuhan, mulai bergeser. Bagi Machiavelli, agama tidak lebih dari alat untuk mendorong kerja sama dan keharmonisan sosial, yang efektif dalam mendamaikan masyarakat dalam hal kekuasaan politik saat penguasa bersiap menghadapi perang (Leinkauf, 2014: 167).

Baca Juga  Pernyataan Yang Salah Mengenai Kloroplas Adalah

Dalam konteks ini, agama tidak lain hanyalah persatuan dan solidaritas dalam masyarakat dan dilihat dari sudut pandang kekuasaan politik, sebagai alat untuk membimbing masyarakat dan menjaga perdamaian sementara penguasa bersiap menghadapi perang.

Oleh karena itu, agama sudah selayaknya diatur oleh negara sebagai bagian utama penyelenggaraan negara. Machiavelli melihat adanya korelasi antara agama yang ada dalam suatu masyarakat dengan cara masyarakat bertindak dan bekerja untuk bersatu melindungi bangsa (Lenkauf, 2014: 167).

Pimpinan suatu republik atau negara harus menjaga dasar agama republik atau negara tersebut, sehingga agama republik atau negara tersebut akan lebih mudah dipertahankan, sehingga lebih baik dan lebih bersatu.

Islam Dan Liberalisme By Anif Fathul

Dalam konteks Indonesia, pengertian agama tidak lepas dari kebijakan agama dan negara yang berkembang sebelum, pada saat, dan setelah sidang BPPC. Merujuk pada sejarah, pada tahun 1952 Kementerian Agama mengajukan definisi agama yang mencakup tiga unsur: kehadiran nabi, kitab suci, dan pengakuan internasional. Usulan definisi agama yang minimalis, sempit dan sektarian merupakan salah satu cara untuk menutup kemungkinan diakuinya “iman” kelompok Abangan sebagai sebuah agama. Definisi yang diusulkan ini memang ditentang dan meskipun tidak pernah dicatat dalam dokumen pemerintah, definisi tersebut digunakan untuk secara efektif mengkategorikan dan mendefinisikan apa yang bisa dan tidak bisa dianggap sebagai agama dan siapa yang bisa dianggap sebagai kelompok agama (Maarif, 2017: 25).

Agama apa yang melindungi hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan? Apakah hanya agama-agama besar dunia saja ataukah mencakup agama/kepercayaan lokal? Baik itu semua agama atau berbeda keyakinan

. Pertanyaan tersebut sebenarnya adalah sebuah tipuan. Masyarakat sering beranggapan bahwa hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan melindungi agama atau kepercayaan. Memang tidak, sama seperti hak asasi manusia lainnya, individulah yang dilindungi, bukan agama atau kepercayaan itu sendiri.

Kebebasan beragama dan berkeyakinan melindungi orang-orang yang menganut suatu agama, menganut atau mengamalkan suatu agama, agama lama, agama baru, agama sejarah suatu negara, atau agama lain. Kebebasan beragama dan berkeyakinan melindungi orang-orang yang tidak beragama, termasuk ateis dan humanis, di mana pun mereka tinggal. Ia bahkan melindungi orang-orang yang sama sekali tidak peduli dengan agama atau kepercayaan. Dengan kata lain, lindungi semua orang.

Aliran Sesat Ini Ada Di Indonesia, Ada Yang Seenaknya Ganti Kalimat Syahadat, Ada Yang Ngaku Titisan Bunda Maria Dan Yesus Kristus

Mengenai hubungan negara dan agama, Komentar Umum No. 22 No. 9 Kovenan Hak Sipil dan Politik menyatakan bahwa yang menjadi permasalahan bukanlah agama negara, agama resmi, atau agama tradisional, atau keberadaan agama yang mematuhinya. sampai Banyak dari mereka. Hal-hal tersebut diperbolehkan menurut hukum internasional, sepanjang tidak mengurangi penikmatan hak atau mendiskriminasi mereka yang menganut agama lain (yang tidak dianggap sebagai agama resmi negara) atau mereka yang tidak menganut agama apapun. Diskriminasi di sini mencakup, antara lain, pembatasan terhadap penyediaan layanan publik atau pembatasan tertentu terhadap penyediaan manfaat ekonomi atau pelaksanaan keyakinan lain. Demikian pula, konstitusi, undang-undang, atau praktik suatu negara mempunyai ideologi resmi. Kenyataan ini tidak boleh mengurangi kebebasan beragama atau berkeyakinan atau hak-hak lainnya dan tidak boleh mendiskriminasi mereka yang tidak menerima atau menyetujui ideologi resmi (Asfinavati, 2016: 94-95).

Baca Juga  Air Yang Merembes Ke Dalam Tanah Akan Keluar Di

Untuk mengetahui hak-hak apa saja yang dilindungi dalam kebebasan beragama, kita bisa melihat pada Pasal 18 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948 dan Pasal 18 ICCPR. Deklarasi mewakili kemauan politik, sedangkan perjanjian mengikat secara hukum. Pasal 18 KUH Perdata menyatakan:

Dengan demikian, unsur pertama dan terpenting yang harus dilindungi adalah kebebasan untuk menganut, memilih, mengubah atau meninggalkan agama atau kepercayaannya (

) pada dasarnya mempunyai hak untuk dilindungi dari pemaksaan dan diskriminasi berdasarkan agama atau kepercayaan. Unsur selanjutnya adalah hak orang tua dan anak mengenai agama atau kepercayaan dan hak menolak hati nurani. Komitmen negara juga terdapat dalam Deklarasi Penghapusan Segala Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi Berdasarkan Agama pada tahun 1981.

Pemerintah Jamin Perlindungan Kebebasan Beragama

Tidak seorang pun boleh didiskriminasi oleh suatu negara, lembaga, kelompok atau individu atas dasar agama atau kepercayaan.

Dalam konteks Indonesia, jaminan hak asasi manusia dalam konstitusi mengalami pasang surut. Sejak berlakunya UUD 1945 ayat 2 Pasal 29”

” Amandemen UUD 1945 lebih jelas mengatur kewajiban negara terkait hak asasi manusia dan kebebasan beragama. Ayat (4) Pasal 28I mengatur

. Artikel ini merupakan sumber komitmen dan kewajiban hak asasi manusia Indonesia

Teori Asal Usul Kehidupan Di Bumi Dan Pencetusnya

Asal mula terbentuknya negara indonesia, aliran kepercayaan di indonesia, asal mula indonesia, asal mula negara indonesia, jumlah aliran kepercayaan di indonesia, daftar aliran kepercayaan di indonesia, asal mula kata indonesia, asal mula aliran syiah, asal mula nenek moyang indonesia, asal mula bahasa indonesia, dari manakah asal tari saman, sejarah asal mula nama indonesia