Pacitan

Dana Tes CPNS Tersisa Rp 200 Juta

Penyediaan Komputer Diserahkan Pihak Ketiga

PACITAN, Jawa Pos Radar Pacitan – Pelaksanaan seleksi kompetensi bidang (SKB) yang sempat tertunda karena pandemi Covid-19 akhirnya kembali dilanjutkan. Bahkan, panitia seleksi (pansel) telah membuka pendaftaran secara online bagi mereka yang lolos seleksi kompetensi dasar (SKD). ‘’Mulai hari ini (kemarin, Red) sudah bisa mendaftar,’’ kata Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Pacitan Supomo Minggu (2/8).

Sekalipun sudah ada sinyal SKB dilanjutkan, namun pihaknya belum mendapatkan kepastian waktu pelaksanaan tes tersebut. BKN hanya memberikan informasi SKB digelar antara September hingga Oktober. Selain itu, tempat pelaksanaan tes disesuaikan dengan keinginan peserta. ‘’Tentu untuk formasi yang dipilih tidak berubah,’’ ujar mantan kepala disperindag tersebut.

Supomo mengungkapkan, untuk pelaksanaan tes SKB di Pacitan akan dilakukan di AKN atau Gedung Karya Dharma. Sementara bagi peserta luar daerah yang lolos seleksi dapat mengikuti tes sesuai asal domisili. ‘’Bisa juga datang ke Pacitan. Tapi, karena pertimbangan pandemi korona, persyaratannya diubah,’’ terangnya.

Dia menyebut, peserta yang lolos SKD ada 990 orang. Pelaksanaan SKB akan digelar selama empat hari dengan masing-masing sif sekitar 50–60 peserta. Komputer tambahan juga bakal disiapkan sebagai antisipasi lonjakan peserta. ‘’Tanggal pastinya nunggu panselnas. Yang jelas, pendaftaran (online) sudah dibuka sampai 7 Agustus,’’ jelasnya.

Namun, Supomo menyebut ada kendala yang dihadapi pemkab untuk menyelenggarakan tes SKB. Dana yang ada sebelumnya telah direalokasi untuk penanganan Covid-19. Saat ini anggaran yang tersisa hanya Rp 200 juta. ‘’Rencananya akan kita lemparkan ke pihak ketiga untuk penyediaan komputernya. Mungkin butuh 70 unit termasuk cadangannya,’’ papar Supomo. (gen/c1/her)

ASN Berpolitik Praktis Bisa Dipecat

SEMENTARA itu, netralitas ASN menjadi masalah klasik dalam setiap penyelenggaraan pilkada. Sebagai tindak lanjut, Bupati Indartato mengultimatum anak buahnya untuk tidak berpolitik praktis. Termasuk mengumbar dukungan ke bakal calon bupati (bacabup) tertentu baik secara lisan maupun di media sosial (medsos). ‘’Batinnya saja. Lahirnya jauh nggak apa-apa,’’ kata Indartato.

Terkait sanksinya disesuaikan dengan PP 53/2010. Asalkan bisa dibuktikan memang terlibat politik, ancamannya diberhentikan secara tidak hormat. ‘’Kami serahkan pada bawaslu dan peraturan kepegawaian untuk sanksinya, jika memang terbukti bersalah,’’ ujarnya.

Sampai dengan saat ini, Indartato memastikan belum ada laporan pengaduan soal netralitas ASN saat pilkada. ‘’Karena berdasarkan pengalaman saya maju (cabup) lalu, saya nggak pernah mengajak pegawai. Karena takut juga dan kasihan mereka,’’ tutur bupati Pacitan dua periode itu.

Namun, seandainya ada laporan masuk, pihaknya bakal melakukan kajian terlebih dahulu. ‘’Memang semua tak menutup kemungkinan bisa terjadi. Tapi, sebelum diputuskan, kami terjunkan tim dulu untuk mengecek kebenarannya,’’ jelas Indartato. (gen/c1/her)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button