Ngawi

Dana Talangan Pembebasan Lahan Tak Beres

PARON – Jatah dana talangan pembebasan yang telah dikucurkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sempat ngendon di kantong Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tol Ngawi-Kertosono.

Ketidakberesan itu terendus Bagian Administrasi Pemerintahan (Adpem) Pemkab Ngawi dari keluhan warga terdampak yang dijanjikan pembayaran akhir tahun lalu. Setelah menanyakan langsung ke kementerian terkait, ternyata keluhan itu bukan isapan jempol belaka. ‘’PPK sudah kami panggil dan beri peringatan, tetapi baru 40 bidang yang terbayarkan,’’ kata Kabag Adpem Raden Rudi Sulisdiana.

Dalam waktu dekat, PPK bakal didudukkan kembali mengingat jatah dana talangan dari kementerian itu untuk 50 bidang. Sehingga masih tersisa 10 bidang yang belum terbayarkan. ‘’Ini jelas memperlambat proses pembebasan lahan,’’ tegasnya.

Agar kejadian serupa tak terulang, Tim Pengawal, Pengamanan, Pemerintah, dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Negeri (Kejari) Ngawi diminta ikut mendampingi setiap proses pembebasan lahan. ‘’BPN (Badan Pertanahan Nasional, Red) juga kami hadirkan supaya (pembebasan lahan) lebih transparan,’’ terangnya.

Rudi sedikit berkecil hati lantaran sumber daya manusia di BPN Ngawi terbatas. Selain mengawal pembebasan lahan, kantor pertanahan itu juga dipatok program pendaftaran tanah sistematik lengkap (PTSL) 2018. Dengan target kuota bidang tanah yang disertifikatkan meningkat signifikan. Dari 5 ribu lahan (2015), meningkat 26 ribu lahan (2016) menjadi 63 ribu lahan (2017). ‘’Mengejar target pembebasan lahan terdampak tol memang tak bisa dikerjakan sendirian,’’ imbuhnya.

Hari ini (19/4) pemkab bakal menghadirkan seluruh pihak terkait. Mulai perwakilan PT SNJ, Waskita Karya (Persero), BPN, PPK Pembebasan Lahan Kementerian PUPR, dan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) Ngawi. ‘’Pertemuan besok (hari ini, Red) tak hanya menagih progres pembebasan lahan. Tetapi juga menginventarisasi berbagai problem yang menyertainya di lapangan,’’ tutur Rudi.

Kepala BPN Ngawi Arya Ismana memastikan, sejauh ini pihaknya terus memproses pembebasan lahan terdampak megaproyek jalan bebas hambatan. Dia pun mengakui tak bisa bekerja sendirian demi memenuhi target percepatan. ‘’Banyak macam lahan yang dibebaskan. Di antaranya tanah instansi, wakaf, dan TKD yang kesemuanya butuh proses panjang,’’ ungkapnya.

Silang sengkarut pembebasan lahan ini kian menjauhkan harapan PT Solo Ngawi Jaya (SNJ) untuk menggeber penyelesaian fisik dan sarana pendukung tol Solo–Ngawi. Terutama untuk menyelesaikan 23 overpass dan jalan bebas hambatan di ruas Mantingan–Ngawi yang pekerjaannya masih setengah jadi. Dari 8.561 meter persegi lahan belum terbebaskan tersebar di dua TKD Klitik, tanah wakaf di Gemarang, Kedunggalar, serta areal tanah masjid di Baderan, Geneng. ’’Dua tanah milik negara itu sudah diproses. Tinggal dua TKD yang masih alot,’’ timpal Rudi. (ian/c1/fin)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button