Madiun

Dampak Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan, Eksodus Peserta Turun Kasta

MADIUN, Jawa Pos Radar Madiun – Kepastian rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan dapat memicu eksodus peserta turun kasta. Bahkan, yang benar-benar tak siap dengan kenaikan dua kali lipat dimungkinkan pindah haluan ke Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Saat ini, sudah banyak warga yang mengeluh ke Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kota Madiun. Mengadukan persoalan kenaikan iuran dan berencana undur diri dari kepesertaan mandiri. Berpindah ke Penerima Bantuan Iuran Negara (PBIN) maupun Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBID). ‘’Yang dikhawatirkan jika mereka tidak sanggup membayar,’’ kata Kepala Dinsos P3A Kota Madiun Heri Suwartono.

Mekanisme perpindahan dari kepesertaan mandiri ke PBID harus melalui dinas kesehatan (dinkes) setempat. Sementara untuk berpindah ke PBIN harus terdaftar di Basis Data Terpadu (BDT) Kemensos melalui Dinsos P3A setempat. ‘’Kami rujukan data miskin tetap pada BDT Kemensos,’’ lanjutnya.

Berdasarkan SK Kemensos 84/2019, di Kota Madiun terdapat 8.166 rumah tangga miskin. Data itu telah masuk dalam Basis Data Terpadu (BDT), tepatnya 25.664 jiwa. ‘’Sebagian ditanggung negara melalui PBIN. Dimungkinkan, sisanya ditanggung PBID,’’ urainya.

Dari total itu, warga miskin yang ditanggung PBIN mencapai 22.467 jiwa. Ada sisa 3.197 jiwa yang dimungkinkan masuk dalam peserta PBID atau tercover pemkot setempat. ‘’Kalau ingin pindah ke PBIN tentunya harus melalui mekanisme,’’ ungkapnya.

Dinsos P3A Kota Madiun memiliki instrumen tersendiri saat menerima aduan terkait perpindahan dari kepesertaan mandiri ke PBIN. Tahapannya melalui verifikasi terhadap warga miskin baru. Dalam proses verifikasi, ada survei lapangan. Melihat kondisi yang bersangkutan. ‘’Dari situ kami punya data valid, apakah yang bersangkutan termasuk warga miskin atau bukan,’’ sambungnya.

Jika telah ditetapkan dalam BDT Kemensos, secara otomatis data itu bakal terbaca sistem BPJS Kesehatan. Selebihnya, kebijakan di tangan BPJS Kesehatan. Data yang dihimpun koran ini, warga yang mendapatkan PBID mencapai 76.371 jiwa. Pemkot mengeluarkan anggaran sedikitnya Rp 1,8 miliar yang dibayarkan ke BPJS Kesehatan setiap bulan. Jika iuran dilipatgandakan, wacana menghidupkan kembali sistem jamkesmasta semakin menguat.

Kemarin, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Madiun Tarmuji tidak berada di tempat saat ditemui wartawan Jawa Pos Radar Madiun. Salah seorang karyawan mengatakan bila pimpinannya sedang dinas di luar kota. ‘’Maaf, pak kepala masih dinas ke luar kota. Belum bisa ditemui dan diwawancarai.’’ (kid/fin)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close