Mejayan

Daerah Terpencil Butuh Pengecer Pertalite

MEJAYAN, Jawa Pos Radar Caruban – Pemkab Madiun dilematis menyikapi kebijakan larangan pembelian pertalite di SPBU untuk dijual kembali. Di satu sisi, regulasi itu dari pemerintah pusat langsung.

Di lain sisi, kebijakan tersebut dianggap kurang pas diterapkan menimbang faktor sosial dan geografis Kabupaten Madiun. Pasalnya, dinilai merugikan masyarakat. Baik pengecer maupun konsumen. ‘’Daerah tidak punya wewenang, misal intervensi, dalam masalah ini. Semua dari pusat,’’ kata Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro (Disperdakop-UM) Kabupaten Madiun Indra Setyawan, Sabtu (18/9).

Larangan kulakan pertalite itu termaktub dalam SE Menteri ESDM Nomor 0013.E/10/DJM.O/2017. Seiring berjalannya waktu, belakangan makin dipertegas. Fakta di lapangan, pengecer dilarang kulakan pertalite mulai September ini. Beli BBM tidak dengan kendaraan boleh, tapi hanya untuk sektor tertentu. Seperti pertanian, peternakan, dan usaha mikro. ‘’Yang tidak boleh untuk dijual kembali,’’ ungkap Indra. (den/c1/sat/her)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button