News

Ciri-ciri Pokok Hukum Yang Harus Ada Dalam Negara Hukum Adalah

×

Ciri-ciri Pokok Hukum Yang Harus Ada Dalam Negara Hukum Adalah

Share this article

Ciri-ciri Pokok Hukum Yang Harus Ada Dalam Negara Hukum Adalah – Hukum acara perdata merupakan serangkaian aturan hukum formal yang digunakan untuk menjaga kelangsungan hukum perdata substantif dalam perkara tuntutan.[1] Hukum perdata substantif yang dimaksud mencakup semua ketentuan perundang-undangan yang mengatur kepentingan seorang individu warga negara dan individu warga negara lainnya.[2] Hukum formal adalah peraturan hukum yang memuat ketentuan-ketentuan yang bertujuan untuk menjamin ditaatinya hukum perdata substantif oleh hakim. Selain itu, Hukum Acara Perdata mengatur tentang tata cara pengajuan tuntutan, pemeriksaan, penetapan, dan pelaksanaan putusan.

Dalam hukum acara perdata berlaku beberapa asas, yaitu: 1) hakim menunggu, 2) hakim tidak aktif, 3) sifat persidangan yang bersifat umum, 4) sidang kedua belah pihak, 5) persidangan keputusan harus beralasan, 6) dikenakan biaya prosedural dan 7) tidak ada kewajiban perwakilan. .[2] Asas yang pertama adalah hakim menunggu yang artinya seluruh dalil hak diserahkan sepenuhnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Jika tidak ada tuntutan atau hak untuk melakukan perbuatan hukum, maka tidak ada hakim yang menangani perkara tersebut (

Ciri-ciri Pokok Hukum Yang Harus Ada Dalam Negara Hukum Adalah

).[4] Kemudian dalam mempertimbangkan perkara, hakim harus bersikap pasif, yaitu luas atau cakupan isi sengketa yang diajukan diputuskan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perkara tersebut dan bukan oleh hakim. Hal ini merupakan ketentuan yang disyaratkan oleh prinsip juri pasif. Asas hakim pasif disebut juga dengan asas

Contoh Nilai Keadilan, Teori Keadilan, Dan Ragam Jenis Keadilan

Hakim wajib mempertimbangkan hanya permasalahan yang diajukan para pihak dan tuntutan hukum yang mendasarinya. Dengan kata lain, hakim hanya memutus perkara yang diajukan dan dibuktikan oleh para pihak, sehingga dilarang menambah atau memberikan lebih dari yang diminta para pihak.[5] Misalnya, jika seorang hakim ditugaskan untuk menangani perkara wanprestasi yang melibatkan penipuan, maka hakim hanya diperbolehkan mengadili perkara wanprestasi tersebut. Selain itu, sidang harus terbuka untuk umum, sehingga setiap orang dapat menyaksikan dan mendengar pertanyaan selama persidangan. Keterbukaan yang dimaksud dalam prinsip ini bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia dalam sistem peradilan dan menjamin objektivitas sehingga hakim bertindak adil dan tidak memihak.[6]

Selain itu, hakim dalam perkara perdata harus memperlakukan para pihak secara setara, tidak memihak, dan mengadili mereka bersama-sama. Jalannya persidangan terdiri dari beberapa tahapan, yaitu: 1) Pembacaan persidangan, 2) Jawaban, 3) Jawaban Penggugat, dan 4) Jawaban Tergugat.[7] Tattva ini juga dikenal sebagai Tattva

Artinya hakim harus didengarkan dan memberikan kesempatan yang sama kepada para pihak dalam penyebaran informasi dan pernyataan.[8] Hal ini didukung oleh Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kehakiman yang berbunyi:

Baca Juga  Peristiwa Isra Mi Raj Secara Singkat Brainly

Selain itu, keputusan yang diambil oleh hakim hendaknya didasarkan pada pertimbangannya, sehingga hakim mempertanggungjawabkan keputusannya kepada para pihak, masyarakat, pengadilan yang lebih tinggi, dan ilmu hukum.[9] Selanjutnya, dalam Hukum Acara Perdata, pihak yang berperkara dikenakan biaya pencatatan, pemanggilan, pemberitahuan dan pengajuan di pengadilan. Padahal, jika salah satu pihak yang bergugat meminta bantuan pengacara, ia juga harus membayar jasa pengacara tersebut. Terakhir, pihak yang sah tidak diwajibkan untuk menyampaikan perkaranya kepada pihak lain. Artinya, siapapun yang berminat bisa langsung mengikuti tes di persidangan. Hal ini memungkinkan hakim untuk memahami perkara yang diperiksa dengan lebih jelas. Namun, seorang wakil dapat membantu hakim selama persidangan karena ia bermaksud baik dalam memberikan bantuan dan memiliki pengetahuan hukum jika ia memiliki gelar sarjana hukum. Dengan kata lain, seorang wakil dapat membuka jalan bagi keadilan hukum.[10]

Sumber Tertib Hukum Yang Ada Di Indonesia

Kesimpulannya, hukum acara perdata merupakan hukum formal yang menjamin terlaksananya hukum perdata substantif. Dalam kaitannya dengan acara perdata, terdapat asas-asas yang menjadi pedoman untuk memperlancar segala kegiatan dan pelaksanaan acara perdata di pengadilan. Prinsip-prinsip ini membantu memastikan perlindungan hukum, transparansi dan keadilan bagi pihak yang berperkara dan masyarakat. Baru-baru ini, banyak tuntutan hukum selebriti yang menarik perhatian arus utama. Seperti salah satu persidangan kasus suap petugas karantina yang dilakukan oleh selebriti Instagram (selanjutnya disebut Celebgram) RV. RV dinyatakan bersalah karena melarikan diri dan melanggar karantina setelah kembali dari Amerika Serikat sesuai amanat pemerintah dengan menyuap unit Gagas.

2019 (COVID-19) di Bandara Soekarno Hatta (Soetta) Rp. 40.000.000,00 (Empat Puluh Juta Rupiah).[1] Kasus tersebut ramai diperbincangkan publik karena hakim memberikan hukuman penangguhan selama 8 (delapan) bulan dan tidak menjatuhkan hukuman penjara seperti yang diminta Jaksa Penuntut Umum (JPU). Dalam sidang pembacaan putusan, hakim mengatakan pengakuan terbuka RV atas perbuatannya merupakan hal yang meringankan. Selain itu, RV dikatakan sopan dan kooperatif dalam proses hukum.[2] Pernyataan hakim yang menyebut “kesusilaan” sebagai salah satu faktor yang meringankan menjadi rumor di kalangan masyarakat, dan banyak yang mengkritik keputusan tersebut. Oleh karena itu, timbul pertanyaan apakah “perilaku sopan” tersebut dapat menjadi pertimbangan yang meringankan dalam mengambil keputusan. Selanjutnya akan dibahas mengenai kewenangan hakim mengenai hal-hal yang meringankan dan memberatkan putusan.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Anda dapat merujuk pada fungsi peradilan dari Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Peradilan (selanjutnya disebut Undang-Undang Kehakiman) yang berbunyi sebagai berikut:

Baca Juga  Lingkungan Keluarga Upaya Yang Telah Dilakukan

“Peradilan adalah kekuasaan negara yang merdeka yang menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan tujuan melaksanakan supremasi hukum Negara Republik Indonesia.”

Pengertian Hukum, Tujuan, Unsur Dan Jenis Jenisnya

Pasal ini menunjukkan bahwa sesungguhnya terselenggaranya peradilan yang merdeka merupakan salah satu ciri Indonesia sebagai negara hukum. Selain itu juga terdapat asas independensi peradilan, yaitu kebebasan hakim untuk menjalankan fungsi peradilannya, tanpa campur tangan dan pengaruh siapa pun yang dapat mempengaruhi keyakinan dan keputusan pengadilan.[3] Namun kebebasan ini tentu tidak lengkap tanpa adanya batasan-batasan yang berujung pada tirani. Seorang hakim harus berpegang teguh pada kode etik dan pedoman perilaku peradilan.[4] Lebih lanjut, Pasal 5 ayat (1) UU Peradilan menyatakan bahwa hakim konstitusi dan hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang ada serta makna keadilan dalam masyarakat. Ketentuan ini menjadi bukti bahwa hakim hendaknya memutus perkara yang diadilinya berdasarkan apa yang diyakininya sebagai hukum, kebenaran, dan keadilan. Agar dapat mengambil keputusan secara adil dan obyektif dalam sidang yang terbuka untuk umum, hakim harus mempertimbangkan pertimbangan hukum yang digunakan dalam merujuk perkara, adapun pertimbangan tertentu yang memberatkan dan meringankan, serta menghindari subjektivitas. Pertimbangan.

Selanjutnya, mungkin juga timbul pertanyaan, bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara? Terdapat 2 (dua) ketentuan dalam UU Kehakiman untuk menjawab pertanyaan tersebut, yaitu:

(2) Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pertimbangan hukum hakim berdasarkan alasan dan landasan hukum yang patut dan patut.

“Putusan pengadilan harus memuat tidak hanya alasan dan dasar putusan, tetapi juga pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan atau sumber hukum tidak tertulis yang menjadi dasar putusan.”

Pengertian Kepastian Hukum Secara Umum Dan Pendapat Para Ahli

Dari kedua ketentuan tersebut, pada prinsipnya hakim tidak hanya diberi kewenangan untuk membaca undang-undang secara baku (tampak) saja, namun harus mampu mempertimbangkan undang-undang tersebut lebih dalam, lebih luas, dan lebih luas jangkauannya. Memang benar seorang hakim mampu melihat apa yang melatarbelakangi ketentuan tertulis tersebut, pemikiran apa yang melatarbelakanginya, serta rasa keadilan dan kebenaran masyarakat.[5] Selain itu juga terdapat landasan hukum dan filosofis peradilan berdasarkan Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga untuk memenuhi ketentuan tersebut maka hakim merupakan unsur sentral sumber daya manusia. (HR) Penyelenggara peradilan di Indonesia wajib menjaga independensi peradilan melalui keutuhan independensi hakim dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi peradilan, dalam pemeriksaan dan dalam memutus perkara, sebagaimana diatur dalam Pasal (4) ayat 39 UU Kekuasaan Kehakiman.[6]

Setelah mengetahui kuasa dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara, maka dapat dibahas pertanyaan berikut ini, yaitu faktor-faktor apa saja yang memberatkan dan meringankan apa saja yang mempengaruhi hakim dalam memutus suatu perkara pidana? Tergantung pada keadaan yang memberatkan dan meringankan, terdapat KUHP (selanjutnya disebut KUHP) yang dirumuskan sebagai berikut:

Baca Juga  Salat Apa Saja Yang Bisa Dijamak

Untuk membantu Anda memahami pertimbangan hakim, Anda dapat melihat Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 1. 08/PD.B/2013/PNGS Terdakwa Yusman Teloumbanua didakwa melakukan pembunuhan berencana dan divonis hukuman mati. Keputusan tersebut mempertimbangkan keadaan yang memberatkan berikut ini:

Selain itu, ada pula Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 151/Pid.Sus/2013/PN Jkt. tim Dalam kasus ini, terdakwa Bapak Rashid Amarullah Rajasa dijatuhi hukuman percobaan dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia, luka-luka dan kerusakan harta benda dengan memperhatikan hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

Mudah] 4 Cara Menemukan Gagasan Pokok Dan Pendukung

Nanti kita lihat KUHP memuat alasan dan pembenaran terhadap tindak pidana tersebut. Alasan Pembenaran (

) sebelum atau sesudah Komisi Tindak Pidana mempertimbangkan sikap internal pelaku tindak pidana, sehingga menghilangkan kesalahan pelaku tindak pidana tersebut.[8] Contoh alasan pengampunan dapat dilihat pada Pasal 44 KUHP yang mengatur tentang tidak cakapnya mempertanggungjawabkan pelaku kejahatan karena cacat mental akibat penyakit yang dinyatakan oleh psikiater. Berbeda dengan alasan yang membenarkan, alasan yang membenarkan (

) pada kenyataannya pelaku tindak pidana itu berkaitan dengan perbuatan di luar watak batinnya, sehingga menghilangkan keabsahan perbuatan itu.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pada kenyataannya undang-undang tidak secara tegas menyebutkan kesusilaan sebagai hal yang meringankan terdakwa. Namun ada beberapa putusan seperti Putusan MA No. 2658 K/PID.SUS.2015 dimana hakim MA menggunakan 2 (dua) alasan untuk melepaskan terdakwa yaitu ‘Dia tidak pernah dihukum dan dia layak. . Putusan tersebut diperkuat dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 115 PK/PID.SUS/2017 yang menyatakan bahwa perilaku santun mengurangi rasa bersalah terdakwa. Di sisi lain, sebagian ahli berpendapat bahwa perilaku sopan tidak mungkin dilakukan di pengadilan.

Ultimum Remedium Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika

Yang harus ada di dalam cv, apa yang harus ada dalam cv, apa saja yang harus ada dalam curriculum vitae, apa saja yang harus ada di dalam cv, dasar hukum yang digunakan dalam pokok kepegawaian, apa saja yang harus ada dalam cv, alat yang harus ada dalam kotak p3k, perangkat pendukung yang harus ada dalam pengoperasian komputer adalah, tunjukan pokok pokok ajaran syiah rafidhah yang harus kita waspadai, apa saja yang harus ada dalam daftar riwayat hidup, pokok ajaran syiah rafidhah yang harus kita waspadai, yang harus ada dalam cv