AdvertorialMejayan

Cegah Rasuah, Kukuhkan Kadarkum

CELAH aparatur sipil negara (ASN) lingkup Pemkab Madiun melakukan tindak pidana korupsi (tipikor) coba dibendung lebih kuat. Salah satu upayanya lewat Sosialisasi Pencegahan Tipikor dan Pencerahan Pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Rabu (11/12).

Kegiatan itu menghadirkan Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP), dan kejaksaan negeri (kejari) setempat. Ratusan pejabat teras mendengarkan pemaparan di ruang rapat Graha Eka Kapti Setdakab, Puspem Caruban. ‘’Sosialisasi ini demi mewujudkan aparatur yang aman,’’ kata Wakil Bupati Madiun Hari Wuryanto.

Dalam sosialisasi, Asep Rahmat Suwandha, koordinasi dan supervisi (korsup) pencegahan KPK, memberikan penjelasan seputar praktik rasuah. Mulai macam korupsi berdasarkan motif perbuatan. Seperti kerakusan, kesempatan, terdesak kebutuhan, dan karena pengaruh. Juga, memaparkan titik yang rawan korupsi. Yakni, rangkaian sejak perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan APBD.

Sedangkan Kajari Kabupaten Madiun Dzakiyul Fikri mengingatkan amanat Presiden Joko Widodo agar lelang barang dan jasa dipercepat. Kegiatan tersebut adalah bagian pencegahan korupsi sejak dini. Bila lelang dilaksanakan di akhir, potensi tindakan curang terbuka lebar. Misalnya, pemalsuan dokumen atau melaporkan progres pekerjaan tidak sesuai kenyataan.

Hari Wur, sapaan Hari Wuryanto, berharap seluruh anak buahnya bisa melaksanakan tugas dan kegiatan sesuai regulasi. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, misalnya, tidak boleh melanggar hukum. Selain itu, berkomitmen menumbuhkembangkan keterbukaan dan kejujuran. Semangat antirasuah juga harus diterapkan di lapisan masyarakat. Upayanya lewat keberadaan ratusan kader sadar hukum (kadarkum) yang kemarin dikukuhkan. ‘’Tugas kadarkum menyosialisasikan aturan-aturan yang ada,’’ ujarnya.

Dia menjelaskan, pemahaman atas pencegahan dan pemberantasan korupsi harus terus ditingkatkan. Mengingat pada umumnya regulasi terus mengalami perubahan. Bila hal itu dijalankan, tercipta wilayah birokrasi yang bersih dan jujur. Di sisi lain, tugas dan fungsi pelayanan masyarakat bisa profesional. ‘’Outcome nyatanya adalah bisa membantu mewujudkan visi misi Kabupaten Madiun,’’ ucap wabup.

Hari Wur membeber kegiatan pemkab yang bersifat pencegahan atau pemberantasan korupsi. Di antaranya, pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan (SAKIP), zona integritas, dan reformasi birokrasi. Juga program Monitoring Centre for Prevention (MCP) dari KPK, membentuk tim sapu bersih pungutan liar (saber pungli), serta paparan serapan anggaran tahun berjalan dan program kegiatan tahun depan.

Dalam tingkat desa, pihaknya melakukan pendampingan penyusunan APBDes. Juga monitoring dan evaluasi serapan pengelolaan alokasi dana desa dan dana desa (ADD/DD). ‘’Kegiatan-kegiatan terkait pencegahan korupsi mengadakan kerja sama dengan aparat penegak hukum,’’ tuturnya. (cor/c1/adv)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close