AdvertorialPonorogo

Bupati Ipong Dianugerahi Dwija Praja Nugraha

MUTU TERJAGA, PENDIDIK SEJAHTERA

PONOROGO, Jawa Pos Radar Ponorogo – Mutu pendidikan yang baik akan bisa dicapai jika para pendidiknya sejahtera. Semangat itu yang melatari Bupati Ipong Muchlissoni menggeber sejumlah kebijakan yang pro terhadap guru. Termasuk guru dan pegawai tidak tetap (GTT-PTT) serta guru madrasah diniah.

Tinggi kepedulian itu diganjar penghargaan Dwija Praja Nugraha dari Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Penghargaan prestisius itu akan diterima Ipong akhir bulan ini. ‘’Jangan pernah lelah menjadi bagian dari perjuangan dan ibadah dalam mendidik dan memintarkan anak-anak Ponorogo,’’ pesan Bupati Ipong Muchlissoni.

Sejak menjabat 2016 lalu, perlahan tapi pasti Ipong mulai berinovasi dalam menelurkan kebijakan di bidang pendidikan. GTT-PTT diberi insentif dengan nilai beragam sebagai apresiasi dari daerah atas jasa para pendidik. Total anggaran yang dialokasikan mencapai Rp 11 miliar untuk ribuan GTT-PTT. Ipong juga menerbitkan surat perintah tugas (SPT) yang penting digunakan para GTT mengajukan pretest pendidikan profesi guru (PPG). ‘’Nah, PPG itu menjadi persyaratan bagi guru untuk mendapat sertifikasi,’’ ujarnya.

Insentif tidak hanya diberikan kepada para GTT dan PTT. Guru diniah, pendidikan anak usia dini (PAUD), termasuk taman kanak-kanak (TK) pun menerima. Pada tahun ini, pemkab mengalokasikan Rp 4,6 miliar untuk insentif bagi pengajar pendidikan nonformal itu. Tahun depan, jika pemkab resmi mengalokasikan sesuai jumlah total guru diniah sebanyak 2.722 orang, maka anggaran yang dibutuhkan menjadi Rp 8,6 miliar. ‘’Insentif ini sebagai bentuk apresiasi bagi mereka,’’ terangnya.

Persoalan minimnya kepala sekolah juga diatasi oleh Ipong. Di awal menjabat bupati, posisi kepala sekolah yang lowong di Ponorogo cukup banyak. Namun, perlahan satu per satu mulai terisi. Seiring kebijakan penguatan kepala sekolah dan calon kepala sekolah. Pemkab bekerja sama dengan Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) Surakarta untuk program pendidikan dan pelatihan (diklat) ini. ‘’Sejak dulu saya mendorong banyak guru untuk mengambil pendidikan calon kepala sekolah. Sekarang sudah mulai banyak terisi,’’ tuturnya.

Selama menjabat, Ipong selalu berusaha memastikan alokasi anggaran untuk sektor pendidikan di atas 20 persen. Hal itu dilakukan hingga kini. Sebab, bagi Ipong, pendidikan adalah jembatan yang bisa membawa Ponorogo menjadi lebih maju, berbudaya, dan religius sesuai visi dan misi yang dia canangkan. Dia mencoba terus concern dengan isu terkini di bidang pendidikan. ‘’Perubahan kebijakan atas dihapuskannya mata pelajaran bahasa Inggris di SD, yang berakibat tidak menentunya nasib guru, kami coba perjuangkan agar kebijakan itu dibatalkan. Dan sepertinya, pandangan saya sejalan dengan Mendikbud Nadiem Makarim,’’ kata bupati.

Kepala Dindik Endang Retno Wulandari mengungkapkan, berbagai kebijakan Ipong rupanya diapresiasi tinggi oleh PGRI. Akhir bulan ini, PGRI akan menganugerahi Ipong dengan penghargaan Dwija Praja Nugraha. ‘’Beliau (Ipong, Red) dianggap sebagai kepala daerah yang sangat peduli terhadap pendidikan. Kami akan terus berupaya memperjuangkan kesejahteraan para guru di Ponorogo. Supaya mutu pendidikan bagus, pengajarnya juga harus sejahtera,’’ ujar Retno. (naz/c1/fin/adv)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button