Madiun

Bumi Putra Legacy Ikut Dilelang, Jumlah Rumah Bermasalah Kian Bertambah

Angsuran Rp 225 Juta Sudah Tercicil Rp 125 Juta

MADIUN, Jawa Pos Radar Madiun – Jumlah rumah bermasalah yang masuk lelang kian bertambah. Semula hanya delapan unit di Rawa Bhakti Regency, kini menjadi 12 unit. Empat tambahan itu di Bumi Putra Legacy, Kelurahan Manisrejo, Kecamatan Taman.

Pun, warga penghuni tidak mengetahui ihwal keputusan lelang yang diselenggarakan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Madiun.

Satria Eka Wijaya memilih bingung hendak mengadu ke siapa setelah mengetahui rumah nomor A8 miliknya terpajang di aplikasi Lelang Indonesia. Tertulis Pengadilan Agama (PA) Kota Madiun: sebidang tanah dan bangunan SHGB Nomor 2322 luas tanah 80 meter persegi. Dilelang senilai Rp 321,7 juta. Cara penawaran close bidding dengan jaminan Rp 96,51 juta. Batas akhir jaminan 19 Oktober dan batas akhir penawaran pukul 09.30, 20 Oktober mendatang. ‘’Pasrah dulu, Mas,’’ kata penghuni Bumi Putra Legacy itu.

Satria bersama keluarganya menempati rumah setelah membelinya dengan cash tempo, 2012 lalu. Kebetulan, saat itu dia kenal baik dengan Ernawan Rachman Oktavianto, pemilik PT Hasta Mulya Putra (HMP), selaku pengembangnya. Berbekal kepercayaan, dia mulai mengangsur rumah tipe 45 seharga Rp 225 juta. ‘’Sebetulnya harga Rp 203 juta, tapi disuruh ganti bangunan di tanah 12 meter sekalian. Jadi, harganya Rp 225 juta,’’ lanjutnya.

Sejak itu dia rutin membayar ke PT HMP dan terkumpul sekitar Rp 125 juta pada 2014. Setelah itu memutuskan berhenti mengangsur lantaran tahu ada permasalahan. Singkat cerita, 2018 lalu dia mendatangi Bank Muamalat Kantor Cabang (KC) Kediri untuk meminta kejelasan informasi sertifikat hak milik (SHM). Dia pun diperlihatkan fotokopi pecahan sertifikat tujuh unit rumah. ‘’Salah satunya milik saya, tapi cuma berupa nomornya,’’ beber Satria. (kid/c1/fin)

Bisa Batal Asal…

LELANG aset dapat dibatalkan asalkan memenuhi dua persyaratan. Pertama, dibatalkan oleh Pengadilan Agama (PA) selaku pemohon. Kedua, terdapat perbedaan data objek lelang dengan surat keterangan pendaftaran tanah (SKPT).

Kepala Seksi Pelayanan Lelang KPKNL Madiun M. Fais Mardian menguraikan dua syarat itu saat menjawab silang sengkarut persoalan di Rawa Bhakti Residence. ‘’Kalau dari PA mengajukan pembatalan, mutlak bisa kami batalkan. Serta ada perbedaan data objek lelang dengan dokumen akhir surat keterangan atas tanah itu,’’ tegasnya.

Fais membeberkan, awalnya surat permohonan lelang diajukan PA Kota Madiun tertanggal 1 September. Dalam pengajuan itu terdapat 12 objek yang masing-masingnya memiliki sertifikat hak milik (SHM) beratasnamakan PT Hasta Mulya Putra (HMP). ‘’Sesuai kewenangan, kami lakukan verifikasi,’’ kata Fais.

Dari sinilah jawaban mengapa warga penghuni tidak mendapat pemberitahuan. Fais menjelaskan, surat keputusan penetapan lelang tertanggal 17 September hanya wajib diberitahukan kepada pihak tereksekusi. Artinya, pemberitahuan tidak sampai ke warga penghuni, melainkan ke pengembang. ‘’Sesuai aturan, kami wajib memberitahukan ke tereksekusi,’’ lanjutnya.

Apakah dalam verifikasi KPKNL Madiun tidak perlu melakukan survei lapangan? Fais tegas menjawab hanya melakukan verifikasi dokumen. Setelah melalui beberapa perbaikan, permohonan lelang itu akhirnya dikabulkan. Kemudian di-upload ke portal Lelang Indonesia. Bagaimana nasib penghuni yang kini terancam kehilangan huniannya? Fais menyatakan itu bukan kewenangannya. ‘’Meneliti kelengkapan dokumen, memastikan subjek atau objek, adalah benar. Ketika proses itu telah dilalui, maka ditetapkan hari lelangnya sesuai portal,’’ jelasnya. (kid/c1/fin)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
               
         
close