Madiun

Bukan Institusi Penghambat Serapan

MADIUN, Jawa Pos Radar Caruban – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Madiun dituntut jeli memantau anggaran Covid-19. Selain agar tidak menyimpang, gugus tugas percepatan penanganan (GTPP) bisa menyerap tanpa perlu khawatir terjerat kasus hukum. ‘’Fungsi kami melakukan pendampingan dan pengawasan,’’ kata Kajari Kabupaten Madiun Dzakiyul Fikri Selasa (21/7).

Pihaknya terus berkoordinasi dengan Inspektorat. Menelaah antara dana yang masuk dengan penggunaan anggaran bencana non-alam itu. ‘’Evaluasi selalu dilakukan,’’ ujarnya.

Sering kali kejari memberikan saran dan masukan perihal dasar hukum penggunaan anggaran Covid-19. Misalnya, pengadaan masker agar hanya lewat satu instansi. Juga efektivitas sosialisasi di lingkup desa. ‘’Sejauh ini belum ditemukan indikasi ketidaktepatan penggunaan anggaran Covid-19,’’ klaimnya.

Fikri tidak memungkiri, adanya pengawasan menimbulkan semacam pressure terhadap pejabat di instansi terkait. Meski begitu, institusinya menolak dianggap menghambat serapan anggaran. Penanganan pandemi, kata dia, perlu keputusan dan tindakan cepat. ‘’Kami tidak mau ada pihak yang malah tidak mencairkan anggaran akibat kekhawatiran atau ketakutan berlebih,’’ terangnya.

Kajari meminta instansi tidak ragu dalam menyerap anggaran. Pintu pendampingan selalu dibuka lebar. ‘’Penerangan hukum di desa-desa terus dilakukan,’’ pungkas Fikri. (den/c1/cor)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

?php /** * The template for displaying the footer * */ defined( 'ABSPATH' ) || exit; // Exit if accessed directly do_action( 'TieLabs/after_main_content' ); TIELABS_HELPER::get_template_part( 'templates/footer' ); ?>
Close
               
         
close