Madiun

BPJS Tidak Lebih Baik dari Jamkesmasta

MADIUN, Jawa Pos Radar Madiun – Wakil rakyat mendukung penuh sikap tegas Wali Kota Madiun Maidi dalam penyelesaian masalah tunggakan klaim Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Sudah seharusnya, tunggakan klaim rumah sakit itu diselesaikan sendiri oleh BPJS Kesehatan. ‘’Agar tidak mengganggu pelayanan kesehatan di rumah sakit,’’ kata Wakil Ketua DPRD Kota Madiun Istono Kamis (24/10).

Istono pun tegas menolak dua opsi yang ditawarkan BPJS Kesehatan Cabang Madiun. Pertama, supply chain financing (SCF). Yakni, rumah sakit meminjam dana talangan ke bank yang ditunjuk BPJS Kesehatan untuk menutup tunggakan. Menurut dia, SCF justru membebani pemkot. ‘’Utang bukan solusi yang benar dan tepat,’’ sebut Istono.

Apalagi, SCF harus melalui proses panjang dan rumit. Salah satunya, butuh rekomendasi dan persetujuan dewan. Karena itu, sebelum SCF diajukan, pihaknya tegas menolak. ‘’Seperti yang disampaikan wali kota (Maidi), kami sudah bayar iuran rutin. Tapi, klaim tidak dibayarkan ke rumah sakit. Lantas kami disuruh utang ke bank. Bagaimana ini?’’ sergahnya.

Opsi kedua ditalangi anggaran darurat juga ditolak. Menurut Istono, ini lebih tidak masuk akal. Sebab, anggaran darurat hanya dapat dialokasikan untuk bencana. ‘’Ini bukan bencana. Atau maksudnya banyak orang sakit tidak terlayani kemudian didefinisikan bencana? Tidak boleh seperti itu,’’ cetusnya.

Istono menilai kedua solusi yang ditawarkan seolah-olah BPJS Kesehatan melempar tanggung jawab ke pemkot. Karena itu, dia memastikan kedua opsi tidak bakal disetujui dewan. Sebaliknya, BPJS Kesehatan harus segera membayar klaim ke rumah sakit. Sebab, itu kewajiban dan tanggung jawab penyelenggara jaminan kesehatan nasional (JKN) itu. ‘’Itu tanggung jawab BPJS Kesehatan. Harus dijalankan sebagaimana kewajibannya,’’ tegasnya.

Istono mendesak tunggakan harus dibayar sebelum tutup tahun. Minimal bulan depan bisa dicairkan. Jika menemui jalan buntu, DPRD siap diajak urun rembuk. Pihaknya membuka pintu lebar-lebar forum diskusi untuk mengurai persoalan itu. ‘’Mari kita diskusi, kami siap membantu mengurai problem BPJS Kesehatan,’’ ucapnya.

DPRD juga tidak bakal menyetujui rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan dua kali lipat tahun depan. Jika itu terjadi, pihaknya bakal berkoordinasi dengan kepala daerah dan merekomendasikan untuk mengelola sendiri program tersebut. ‘’Kami akan kembali ke Jamkesmasta. Kami sudah evaluasi dan punya penghitungan matang. Pengelolaan BPJS Kesehatan tidak lebih baik dari Jamkesmasta (Jaminan Kesehatan Masyarakat Kota, Red),’’ katanya. (kid/c1/sat) 

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close