Advertorial

BPJamsostek Gandeng Dispendikbud Kabupaten Madiun Jaring GTT/PTT

MADIUN, Jawa Pos Radar Caruban – Pengembangan program jaminan sosial bagi pekerja se-Kabupaten Madiun terus digeber BPJamsostek Cabang Madiun. Setelah meneken MoU dengan disdagkop UM beberapa waktu lalu, kini BPJamsostek giliran menggandeng dinas pendidikan dan kebudayaan (dispendikbud) setempat.

BP Jamsostek menyasar calon klien kalangan tenaga perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) serta guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT) di lingkup dispendikbud. ”Menindaklanjuti amanah UU Nomor 24 Tahun 2011 dan Inpres Nomor 2 Tahun 2021, kami meng-cover pekerja nonASN untuk mendapat jaminan sosial,” ujar Kepala BPJamsostek Madiun Honggy Dwinanda Hariawan, Selasa (29/6).

Honggy mengatakan, dengan mendaftar BPJamsostek peserta bisa mendapatkan jaminan penuh. Misalnya jika mengalami kecelakaan kerja, biaya rumah sakit akan ditanggung sepenuhnya. Jaminan itu juga berlaku mulai pekerja berangkat bekerja, terjadi kecelakaan dalam perjalanan menuju tempat kerja, kecelakaan saat bekerja, hingga pulang dari tempat kerja.

”Jaminannya unlimited. Artinya, berapapun akan kami biayai sampai sembuh. Jika meninggal dunia, ahli waris juga kami berikan beasiswa untuk dua orang anak maksimal sebesar Rp 174 juta. Selain itu, ada santunan kematian untuk di luar kecelakaan kerja,” bebernya.

Dia menjelaskan, jaminan sosial ketenagakerjaan menyasar para pekerja penerima upah maupun pekerja mandiri alias pekerja bukan penerima upah. Bagi pekerja penerima upah atau karyawan perusahaan berhak mendapatkan jaminan sosial seperti jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan kematian (JKn), dan jaminan hari tua (JHT).

Iuran untuk para karyawan, lanjut Honggy, dibayarkan oleh perusahaan bersangkutan secara kolektif. ”Para pekerja bukan penerima upah juga bisa memperoleh jaminan sosial dengan cara mendaftar sendiri,” ungkapnya.

Kepala Dipendikbud Kabupaten Madiun Siti Zubaidah menyambut baik kerja sama tersebut. Pasalnya, masih banyak pegawai nonASN di lingkup satker yang dinakhodainya belum mendapatkan jaminan sosial. ‘’Jumlah tenaga PKWT saat ini ada 33 orang, GTT/PTT ada sekitar 1800,” jelasnya.

Zubaidah berharap, setelah mendapatkan jaminan sosial tenaga kerja tersebut para GTT/PTT maupun tenaga PKWT akan lebih semangat dalam bekerja. ”Semoga berjalan lancar dan ke depan rekan-rekan GTT/PTT lebih optimal dalam bekerja,’’ harapnya. (rio/aan/isd/adv)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button