Ngawi

Berlakukan Karantina Kampung, Warga Tutup Akses Jalan secara Mandiri

NGAWI, Jawa Pos Radar Ngawi – Upaya karantina mandiri yang dilakukan warga terus bermunculan. Protokol ketat, seperti pembatasan akses keluar-masuk desa, telah banyak diterapkan.

Meski begitu, tidak semua pihak sepaham dengan kebijakan warga tersebut. Sebaliknya, sejumlah anggota DPRD Ngawi justru mengkritik aksi pembatasan akses secara mandiri itu. ‘’Kami sudah cek ke sejumlah lokasi, penutupan jalan dan gang terjadi di mana-mana,’’ kata Wakil Ketua DPRD Ngawi Khoirul Anam Mukmin Selasa (21/4).

Menurutnya, aksi penutupan sebagian ruas jalan lingkungan itu justru bisa memicu konflik sosial. Oleh karenanya, dia menyarankan kepada pemkab untuk segera menindaklanjuti kebijakan pembatasan akses keluar-masuk tersebut. ‘’Pemkab harus segera mengambil sikap tegas melalui camat dan kepala desa,’’ pintanya.

Anam mengungkapkan, perlu dipertimbangkan dampak dari penutupan akses jalan itu. Dia khawatir bakal timbul persoalan di tengah masyarakat terkait kebijakan tersebut. ‘’Kami khawatir ada kesalahpahaman antara keinginan pemkab dengan yang terjadi di masyarakat,’’ ujarnya.

Kepala Desa Grudo Triyono tak menampik penutupan akses jalan oleh masyarakat secara mandiri itu bisa memperlemah kondisi ekonomi. Sebab, mobilitas warga dibatasi. ‘’Penutupan jalan bisa membuat ekonomi yang sudah lemah akan menjadi semakin lemah,’’ katanya dalam sebuah rekaman video.

Dia berharap warga bisa mengkaji ulang soal penerapan pembatasan akses keluar-masuk tersebut. Sebaliknya, Triyono justru menekankan soal kewajiban masyarakat menggunakan masker ketika beraktivitas. ‘’Kalau ada yang belum pakai, segera diingatkan,’’ tegas kades.

Triyono memastikan di desanya tidak ada akses jalan yang ditutup. Mobilitas warga tetap berjalan seperti biasa. ‘’Saya tidak setuju dengan penutupan akses jalan. Apalagi, sampai menutup jalan rezeki orang lain,’’ ucapnya.

Bupati Budi ”Kanang” Sulistyono menjelaskan, pembatasan akses dengan cara menutup jalan itu merupakan bagian dari mempermudah pengawasan keluar-masuk warga. Sehingga, masyarakat setempat bisa hidup nyaman. ‘’Prinsipnya, itu menjadi kemerdekaan di desa. Tapi, kami menyarankan aksesnya dibatasi,’’ katanya. (tif/c1/her)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

?php /** * The template for displaying the footer * */ defined( 'ABSPATH' ) || exit; // Exit if accessed directly do_action( 'TieLabs/after_main_content' ); TIELABS_HELPER::get_template_part( 'templates/footer' ); ?>
Close