Madiun

Berebut Pepesan Kosong, Pakar Hukum: Kasus Ini Ruwet Sekali

MADIUN, Jawa Pos Radar Madiun – Polemik PT Hasta Mulya Putra (HMP) dengan PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang melibatkan warga belum terang benderang. Seolah, PT BMI dengan PT HMP berebut pepesan kosong.

Jika sertifikat hak milik (SHM) yang seharusnya menjadi jaminan pinjaman PT HMP ke PT BMI senilai Rp 19,1 miliar belum ada, lantas di manakah SHM itu sebenarnya? Lantas dengan jaminan apakah PT HMP melakukan pinjaman ke PT BMI?.

Awalnya, pinjaman Rp 19,1 miliar itu cair berkat covernote yang diterbitkan notaris Asni Arpan. Hal itu menjadi salah satu poin dalam pemberhentian sementara dari kenotariatan sebagaimana tertuang dalam salinan putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris (MPPN) Nomor 10/B/MPPN/III/2020. Kuat dugaan covernote itu diterbitkan untuk mencairkan kredit lantaran sertifikat hak guna bangunan (SHGB) sedang dalam proses peningkatan ke SHM.

Jika kenyataannya demikian, Dekan Fakultas Hukum Universitas Merdeka (Unmer) Subadi membeber tiga kemungkinan. Pertama, proses peningkatan SHGB ke SHM itu akan diurus tapi belum berjalan. Kedua, sedang dalam proses namun sejatinya tidak diurus. ‘’Mungkin berkas sudah masuk tapi persyaratan belum lengkap,’’ kata pakar hukum jebolan S-3 Fakultas Hukum Universitas Brawijaya itu.

Kemungkinan terakhir, proses peningkatan SHGB ke SHM itu hanya akal-akalan. Agar dapat menerbitkan covernote untuk memuluskan pencairan pinjaman. Kemungkinan terakhir ini yang bisa jadi masuk akal jika menengok fakta persidangan 30 September lalu. Dalam persidangan nomor perkara 170/Pdt.G/2020/PA.Mn di Pengadilan Agama (PA) Kota Madiun itu, kuasa hukum PT HMI menunjukkan alat bukti berupa SHGB. ‘’Itu bisa saja terjadi, seperti yang sudah saya ceritakan. Di Madiun itu banyak mafia bank,’’ ungkapnya.

Termasuk persoalan beberapa warga yang pembayarannya dibiayai oleh beberapa bank lainnya. Subadi juga mempertanyakan hal itu. Menurutnya, warga semestinya mendapatkan perlindungan dari bank yang mengabulkan pembiayaan. ‘’Tapi kok disita semua? Lha itu dia,’’ ujarnya.

Kemungkinan besar, lanjut Subadi, SHGB itu benar adanya dipegang PT BMI jika melihat proses sengketa antara PT HMP dimenangkan PT BMI. Artinya, PT BMI dapat menunjukkan bukti formil sebagai kekuatan utama dalam persidangan perkara perdata. Tanpa melihat kondisi di lapangan ada penghuni yang telah melakukan kewajiban pembayaran. Sebanyak 82 objek milik PT HMP diperintahkan untuk sita eksekusi sebagaimana dalam putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) Nomor 26/Basyarnas-JKT/2018 tertanggal 14 Maret 2019. ‘’Memang kasus ini ruwet, ruwet sekali,’’ sebutnya.

Padahal, SHGB memiliki masa berlaku maksimal 20 tahun. Jika kedaluwarsa, harus diperpanjang atau ditingkatkan ke SHM. Lantas mendapatkan apakah para pemenang lelang jika menjadi pemenang terhadap 12 objek yang sudah ditetapkan dalam lelang? ‘’Ya itu SHM-nya di mana? Berarti kan belum ada SHM-nya,’’ ucapnya. (kid/c1/fin)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

?php /** * The template for displaying the footer * */ defined( 'ABSPATH' ) || exit; // Exit if accessed directly do_action( 'TieLabs/after_main_content' ); TIELABS_HELPER::get_template_part( 'templates/footer' ); ?>
Close