Madiun

Belum Siap Gelar Model E-Voting, Pilkades Pakai Sistem Jadul

MADIUN – Problem bujet dan regulasi menjadi tembok penghalang Kabupaten Madiun menyelenggarakan pemilihan kepala desa (pilkades) serentak berbasis e-voting tahun ini. Kian sulit lantaran perlu kecakapan bagi penyelenggara dan pemilih dalam menjalankan teknologi itu.

Pemkab dan DPRD pun bersepakat menggunakan sistem konvensional untuk pesta demokrasi yang dihelat 58 pemerintah desa (pemdes).

Ketua DPRD Kabupaten Madiun Suwandi mengatakan, pelaksanaan pilkades masih manual mengacu Perda 9/2018 tentang Desa. Substansi peralihan penggunaan surat suara menjadi peranti elektronik tidak masuk dalam pembahasan revisi regulasi itu. Hingga tahap pengambilan keputusan perda beberapa waktu lalu. ’’Pemkab belum mengusulkan e-voting,’’ ujarnya kemarin.

Suwandi menyebut waktu pembahasan pun tidak mencukupi bila e-voting masuk  materi yang diubah. Padahal, dinas pemberdayaan masyarakat dan desa (DPMD) telah menyusun rangkaian tahapan pilkades dimulai bulan depan. Terlepas regulasi, kekuatan anggaran juga minim. ’’Biaya e-voting mahal,’’ ucapnya kepada Radar Caruban.

Kabid Bina Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Madiun Solichoel Arif mengakui pihaknya belum siap untuk e-voting. Butuh persiapan matang dari berbagai aspek untuk meniru kegiatan yang sudah dilaksanakan Pemkab Boyolali, Jawa Tengah, beberapa waktu lalu itu. ‘’E-voting memang memudahkan saat pelaksanaannya, tapi dengan banyak pertimbangan memutuskan masih manual,’’ tuturnya.

Terpisah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dispermasdes) Boyolali Purwanto menyebutkan, pilkades e-voting butuh persiapan setidaknya setahun. Menyiapkan regulasi dan pedoman teknis, perencanaan anggaran, dan sumber daya manusia (SDM). ‘’Pengadaan layar touch screen, aplikasi, dan teknis sosialisasi untuk panitia,’’ katanya dihubungi via telepon Jumat lalu (5/6).

Purwanto tidak menampik bujet e-voting cukup tinggi. Pihaknya mengucurkan duit Rp 1 miliar lebih kala kali pertama menyelenggarakannya pada 2013. Dana itu hanya untuk memfasilitasi delapan desa. Lainnya masih konvensional. Sebab, pilkades kala itu merupakan kerja sama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). ‘’Sebagai pilot project pilkades e-voting pertama di Indonesia,’’ ujarnya.

Sistem e-voting di Kota Susu ini mentransformasi tempat pemungutan suara (TPS) menjadi ruang pemungutan suara (RPS). Satu TPS diisi tiga hingga 12 RPS, bergantung banyaknya jumlah pemilih. Nah, semakin banyak RPS maka peranti e-voting yang diperlukan bertambah banyak. ‘’Enam tahun lalu harga satu alat sekitar Rp 14 juta, sekarang Rp 50 juta,’’ ucapnya sembari menyebut ada biaya pembuatan aplikasi sekitar Rp 8 juta untuk satu RPS.

Purwanto menyebut, peralatan e-voting khususnya layar touch screen bisa dimanfaatkan sebagai peralatan kantor desa. Sehingga tidak perlu khawatir bakal terbengkalai. Kalaupun tidak dipakai, peranti tersebut tidak akan rusak meski tidak dipakai selama enam tahun. ‘’Ada beberapa yang diletakkan di gudang. Saat dicoba masih berfungsi dengan normal,’’ paparnya.

Dia tidak memungkiri di awal pelaksanaan ada gangguan. Permasalahan yang terjadi adalah gangguan daya listrik hingga membuat server padam. Namun demikian, matinya jaringan itu tidak akan menghapus data suara. Problem pemilih lansia kesulitan mengoperasionalkan juga nihil. Masalah itu teratasi lewat proses sosialisasi jauh hari. ‘’Tinggal kejelian dari tim teknis melihat permasalahan di TPS-nya,’’ pungkasnya. (cor/c1/ota)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button