Madiun

Begini Kondisi Rusunawa Lima Lantai di Nambangan Lor

MADIUN – Target pemanfaatan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) meleset. Hunian susun lima lantai di Nambangan Lor, Manguharjo, itu hingga kini masih melompong. Mewah tapi tak terjamah. Prioritas 70 unit hunian dengan fasilitas berkelas gagal memikat hati 109 kepala keluarga (KK) yang ditargetkan jadi penghuni. Padahal, seratusan KK itu tergolong masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang menempati aset pemkot. ‘’Meleset dalam rangka optimalisasi,’’ kata Kepala Disperkim Soeko Dwi Handiarto, Rabu (17/10).

Rusunawa pertama di Kota Karismatik itu kelar dibangun 2017. Kemen PUPR menggelontor anggaran Rp 18,1 miliar. Pada unit hunian dengan fasilitas berkelas terdapat dua tempat tidur, ruang tamu plus ruang keluarga, hingga dapur dan kamar mandi yang dilengkapi shower serta toilet duduk. Kemen PUPR juga membangun space khusus untuk minimarket, kios warga, sampai kantor ketua RT/RW. Dengan berbagai fasilitas itu, pemkot awalnya pasang target September terisi. Tapi meleset. ‘’Pemerintah pusat memang meminta agar rusunawa segera dihuni. Tapi kami tidak ingin sekadar diisi, lalu masalah lain tidak terselesaikan,’’ ujar Soeko.

Sejumlah alasan diutarakan Soeko. Sejak awal, rusunawa ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan kriteria khusus. Mereka yang menghuni aset tanah milik pemkot jumlahnya tidak sedikit. Soeko memerinci, dari total 109 KK berstatus MBR, saat ini menempati dua aset pemkot di Nambangan Lor. Persisnya di lingkungan Puter dan Buduk. ‘’Mereka target utamanya. Jadi, kami ingin rusunawa ini punya dampak multiplier effect. Tidak sekadar diisi MBR,’’ jelasnya.

Problemnya, MBR yang disasar di lingkungan Puter dan Buduk ogah-ogahan pindah ke rusunawa. Hingga kemarin, warga yang diharap jadi penghuni belum mau menandatangani dokumen yang dipersyaratkan untuk boyongan. Pun, Soeko menampik jika bangunan belasan miliar rupiah itu diabaikan. Soeko mengklaim terus melakukan perawatan. Enam personel dikerahkan untuk pengamanan dan membersihkan bangunan lima lantai itu. Masing-masing diupah Rp 1 juta per bulan. ‘’Kalau ada kerusakan-kerusakan di sarpras, walaupun kecil, kami langsung laporkan ke SNVT (satker non vertikal tertentu, Red) Penyediaan Perumahan Jatim. Mereka yang bertanggung jawab atas perawatan,’’ terang Soeko.

Sampai kapan pemkot menunggu? Wali Kota Madiun Sugeng Rismiyanto (SR) menekankan roh awal pembangunan rusunawa. Sejak awal, pemkot mengusulkan rusunawa kepada pemerintah pusat untuk memindahkan MBR yang menempati aset pemkot. Tidak untuk masyarakat berkategori lainnya. SR sudah meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait selain disperkim untuk mengambil sikap. ‘’Kami ingin kawasan kumuh ini menjadi sehat, dengan cara apa? Memindahkan mereka (MBR, Red) semua ke rusunawa. Itulah roh awalnya,’’ kata SR. ‘’Saya sudah meminta analisis terakhir untuk mengambil sikap, agar tujuan sesuai roh awal ini tercapai,’’ imbuhnya. (naz/c1/fin)

 

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button