Madiun

Bawaslu Rekom Sanksi Oknum PNS Kemenag ke KASN

MADIUN – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Madiun menuntaskan penanganan dugaan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN) dalam Pemilu 2019. Kemarin (18/2) lembaga pengontrol pesta demokrasi itu melayangkan surat rekomendasi pemberian sanksi untuk H ke Komisi ASN (KASN).

Oknum pegawai negeri sipil (PNS) Kementerian Agama (Kemenag) setempat itu dinyatakan melanggar Undang-Undang (UU) 5/2014 tentang ASN dan surat edaran Menteri PAN-RB nomor B/71/M.SM.00.00/2017. ‘’Hasil rapat pleno hari ini (kemarin, Red) menetapkan H bersalah,’’ kata Ketua Bawaslu Kabupaten Madiun Nur Anwar.

Anwar menyatakan, pelanggaran H sudah memenuhi syarat formil dan materiil. Staf seksi pendidikan diniyah dan pondok pesantren itu terbukti mencondongkan diri ke salah satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) dalam WhatsApp Group (WAG). Bentuknya, membagikan meme, foto, dan video pendek yang dibumbui kalimat dukungan. Selain kajian keterangan klarifikasi, obrolan dalam aplikasi pesan yang di-screenshot dan dicetak sebanyak tujuh lembar dijadikan sebagai barang bukti (BB). ‘’H tidak menjaga profesionalismenya dalam hajat pemilu,’’ ujarnya.

Bawaslu menyerahkan jenis sanksi yang bakal diberikan KASN ke H. Hak prerogatif institusi itu untuk menjatuhkan hukuman ringan, sedang, atau berat. Disesuaikan regulasi yang mengatur pelanggaran PNS. Jenis sanksi bakal diketahui kelak ketika KASN membalas surat bawaslu. ‘’Dari follow-up itu bisa diketahui kalau rekomendasi bawaslu sudah ditindaklanjuti,’’ tutur Anwar kepada Radar Mejayan.

Dia menyatakan pengusutan pelanggaran netralitas ASN dalam media sosial (medsos) yang laporannya diterima 5 Februari lalu hanya berhenti di H. Bawaslu tidak menemukan ada keterlibatan pihak lain. Keterangan H yang mengklaim tindakan karena merasa terpojok oleh anggota WAG lain ditepikan. Sebab, itu hanya sepihak. Selain itu, ketentuan dalam regulasi lembaganya tidak menjelaskan proses pengusutan pihak-pihak pemicu. ‘’Kami hanya mengakomodasi pelaporan H dalam konteks sikap dia sebagai ASN dalam momen pemilu,’’ urainya.

Anwar menambahkan, hingga kini pelanggaran ASN yang ditangani baru kasus H. Pihaknya sempat menerima informasi dugaan pelanggaran ASN lain beberapa waktu lalu. Namun, hasil penyelidikan, tidak memenuhi syarat formil dan materiil. ‘’Sehingga tidak bisa ditindaklanjuti,’’ katanya. (cor/c1/sat)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
close