Ngawi

Bawaslu Ingatkan Netralitas ASN dalam Pilkada

Jangan Asal Nge-like Konten Paslon

NGAWI, Jawa Pos Radar Ngawi – Bawaslu Ngawi kembali mengingatkan para aparatur sipil negara (ASN) agar lebih berhati-hati dalam penggunaan media sosial (medsos) menjelang pelaksanaan pilkada serentak 2020. ‘’Sekadar nge-like (konten pasangan calon) saja bisa dianggap melanggar netralitas,’’ kata Divisi Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Hubungan Lembaga Bawaslu Ngawi Chairul Anam Rabu (16/9).

Sebagai pengawas pemilu pihaknya akan berupaya melakukan pencegahan terhadap potensi pelanggaran pesta demokrasi. Termasuk yang dilakukan para abdi negara. Apalagi, berdasarkan indeks kerawanan pemilu (IKP), pelanggaran netralitas ASN berada di posisi kedua setelah politik uang.

Dalam Undang-Undang ASN disebutkan beberapa larangan bagi abdi negara yang berkaitan dengan pemilu. Di antaranya, menghadiri kegiatan atau acara politik serta memakai atribut partai politik maupun paslon. ‘’Jangan sampai mereka (ASN, Red) secara vulgar melakukan hal-hal yang dapat memengaruhi netralitasnya,’’ tegas Anam.

Sesuai Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2017, jika terjadi pelanggaran, pihak bawaslu bakal melakukan klarifikasi terhadap ASN yang bersangkutan. Apabila hasilnya menunjukkan adanya unsur pelanggaran, pihaknya bakal merekomendasikan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk diberikan putusan terkait dugaan pelanggarannya. ‘’Bisa sanksi ringan, sedang, hingga berat. Tergantung hasil kajian dan putusan dari KASN seperti apa,’’ paparnya.

Selasa lalu (15/9), Bawaslu Ngawi sengaja mengundang perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) dan camat untuk mengikuti sosialisasi netralitas ASN yang dihadiri langsung ketua Bawaslu Jatim. Kegiatan tersebut bertujuan memberikan pemahaman serta mengingatkan agar seluruh abdi negara di Ngawi menjaga netralitasnya selama pelaksanaan pilkada serentak tahun ini.

Anam menambahkan, masalah netralitas ASN sebenarnya tidak terbatas pada tahapan tertentu dalam pemilu. Meski belum masuk masa kampanye paslon, jika ada tindakan dari abdi negara yang mengarah pelanggaran netralitas dapat dilakukan penindakan. ‘’Karena dalam undang-undangnya tidak menyebut terbatas pada tahapan pilkada. Tapi, aturan itu mengikat selama mereka menjadi ASN,’’ ungkapnya. (tif/c1/isd)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
               
         
close