Ngawi

Banyak Perda ’’Warisan’’ Dewan Lama Belum Diperbupkan, Bagian Hukum Kena Getah

NGAWI, Jawa Pos Radar Ngawi – DPRD Ngawi periode 2014-2019 terbilang produktif menelurkan peraturan daerah (perda). Data program legislasi daerah (prolegda) menunjukkan sebanyak 88 perda yang telah disahkan dewan sejak 2014 hingga 2018 lalu. Sayangnya, banyak perda yang belum ditindaklanjuti dengan penerbitan peraturan bupati (perbup).

Kabag Hukum Setda Ngawi  Idham Karima mengakui Badan Pembentukan Perda (Bapemperda) DPRD Ngawi sempat mempertanyakan perda yang belum diperbupkan. Pun, dalam rapat paripurna pembahasan ranperda beberapa hari lalu banyak fraksi yang menyoroti hal itu.

Ibarat kena getahnya, pihaknya merasa tidak nyaman dengan fenomena tersebut. ‘’Padahal, bagian hukum itu kan bukan pembuat peraturan. Tapi, semua mempertanyakannya ke kami, itu repotnya,’’ kata Idham Senin (26/8).

Pihaknya tidak mempersoalkan masukan DPRD untuk segera menindaklanjuti perda yang belum diperbupkan. Hanya, lanjut Idham, mestinya organisasi perangkat daerah (OPD) terkait yang berinisiatif. Setelah perda disahkan, dinas yang mengampu perda itu segera menyusun rancangan perbup untuk diajukan ke bagian hukum. ‘’Jadi, kami hanya bagian legal drafting-nya. Ketika (draf perbup) sampai di sini ya ditindaklanjuti,’’ paparnya.

Idham menyebut, banyak perda inisiatif DPRD yang sudah disahkan sejak 2014 hingga kini belum ditindaklanjuti dengan perbup. Sebaliknya, perda usulan eksekutif justru mayoritas sudah diperbupkan. Kalaupun ada yang belum, jumlahnya tidak lebih dari 20 persen dari keseluruhan perda usulan eksekutif.

Meski begitu, Idham menilai hal itu merupakan fenomena wajar. Sebab, saat mengusulkan perda, eksekutif memang menginginkan peraturan itu dibentuk sehingga setelah disahkan langsung diperbupkan agar bisa segera dilaksanakan. ‘’Kalau inisiatif itu kan dari sana (DPRD, Red). Kadang OPD belum siap. Itu salah satu kendalanya,’’ ujar Idham.

Lalu, bagaimana tindak lanjut perda-perda tersebut? Menurut Idham, selama tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya, tidak bisa dicabut atau dihapus. Pun, jika peraturan di atasnya tidak ada perubahan, tak perlu ada revisi. ‘’Jadi, tidak ada masa kedaluwarsanya, kecuali jika nanti berbenturan dengan aturan yang lebih tinggi,’’ jelasnya.

Anggota DPRD Ngawi dari Fraksi PKS Siswanto menilai, harusnya pihak eksekutif menindaklanjuti semua perda yang sudah disahkan. Baik usulan eksekutif maupun inisiatif DPRD, mestinya diperlakukan sama. Sebab, dalam prosesnya, eksekutif ikut mengesahkan peraturan-peraturan tersebut. ‘’Nanti akan kami undang mereka untuk menindaklanjuti hal itu,’’ katanya. (tif/c1/isd)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close