Madiun

Banyak Industri, Dilewati Tol

Kabupaten Madiun Lebih Tinggi dari Daerah Sekitar

MADIUN, Jawa Pos Radar Caruban – Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kabupaten Madiun enggan diperosokkan pada lubang yang sama atas penetapan besaran upah minimum kabupaten (UMK) 2020. Organisasi itu tidak mau kelak nilainya tidak disesuaikan atas potensi kewilayahan. Sebagaimana UMK 2019 Rp 1,76 juta yang setara dengan delapan daerah sekitar.

Untuk itu, SPSI ancang-ancang mengajukan permohonan kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa untuk membuat diskresi. Sembari menunggu pemkab dan lembaga terkait menyepakati nominal UMK yang akan disodorkan ke pemprov. ‘’Gubernur harus membedakan karena pertumbuhan kawasan industri Kabupaten Madiun cukup gencar,’’ kata Ketua SPSI Kabupaten Madiun Sumadi Minggu (3/11).

SPSI menilai level ekonomi beberapa daerah yang kini setara itu masih lebih rendah. UMK kabupaten ini diyakini bisa lebih tinggi karena mulai dipandang sebagai kawasan industri. Pertumbuhan ekonomi jauh lebih baik dengan berdirinya banyak pabrik. Juga poin tambahan sebagai daerah dilewati tol. Mengacu hal tersebut, tidak tepat bila besaran upah disamakan. ‘’Wilayah ring 3 (daerah pinggiran) tetap perlu ada disparitas besaran UMK,’’ tegasnya.

Sumadi berharap Khofifah tidak menjalankan kebijakan seperti Soekarwo, mantan gubernur Jatim, yang menetapkan besaran UMK 2019. Pendahulunya itu membuat diskresi terhadap Peraturan Pemerintah (PP) 78/2015 tentang Pengupahan. Menyikapi banyaknya masukan ihwal disparitas upah antara wilayah ring 1 hingga 3. Diskresi lewat menambah nominal di luar regulasi itu sejatinya diapresiasi.

Akan tetapi yang perlu digarisbawahi adalah jangan menyamaratakan UMK antara satu daerah dengan lainnya di wilayah ring yang sama. ‘’Kami berharap gubernur memperhatikan aspek pertumbuhan ekonomi dan KHL (kebutuhan hidup layak) dalam menetapkan besaran UMK,’’ tuturnya seraya menyebut diskresi tahun lalu berupa kenaikan Rp 60 ribu yang hampir mendekati KHL Rp 80 ribu.

Di sisi lain, Sumadi tetap akan memberikan catatan berapa pun besaran UMK yang diputuskan pemerintah kelak. Sebab landasan yang dipakai masih mengacu PP 78/2015. Poin KHL yang dipakai tidak sesuai fakta di lapangan. Bila mengacu survei KHL yang dilakukan pihaknya bersama instansi terkait beberapa waktu lalu. Proyeksi bisa mencapai Rp 2 juta. ‘’Proyeksi UMK 2020 mengacu PP 78/2015 adalah Rp 1,9 juta,’’ ujarnya.

Dia menyebut, PP 78/2015 memukul rata komposisi besaran upah berdasar tingkat inflasi yang sedang berjalan dan tingkat pertumbuhan ekonomi. ‘’Kami tetap menyatakan menolak sejak regulasi disahkan dan mendorong pemerintah merevisi,’’ pungkasnya. (cor/sat) 

 

‘’Meski belum pasti tapi secara prinsip ada kenaikan UMK dibandingkan 2019.’’ Wijanto Djoko Poernomo, Kepala Disnaker Kabupaten Madiun

 

SPSI Ingin UMK Rp 2 Juta Lebih

NOMINAL upah minimum kabupaten (UMK) 2020 Kabupaten Madiun diproyeksikan Rp 1,9 juta. Naik Rp 200 ribu dari tahun ini (2019) Rp 1,76 juta. Namun, nominal tersebut masih prematur. Sebab, pemkab bersama lembaga terkait masih mengkaji besaran kebutuhan hidup layak (KHL) di kabupaten ini. ‘’Harapannya bisa sekitar Rp 1,9 juta,’’ kata Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Madiun Wijanto Djoko Poernomo Minggu (3/11).

Nominal itu muncul mengacu kenaikan upah minim provinsi (UMP) Jawa Timur sebesar 8,51 persen. Persentase tersebut mengacu aturan main dalam Peraturan Pemerintah (PP) 78/2015 tentang Pengupahan. Seperti mempertimbangkan laju inflasi dan rata-rata pertumbuhan ekonomi merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS). ‘’Untuk penetapannya masih pembahasan bersama SPSI (serikat pekerja seluruh Indonesia) dan Apindo (asosiasi pengusaha Indonesia) dan lainnya,’’ ujarnya.

Totok, sapaan akrab Wijanto Djoko Poernomo, mengungkapkan tim perumus UMK sudah melaksanakan survei KHL di beberapa kecamatan. Sasarannya pasar rakyat di Dolopo, Pagotan, dan Mejayan. Hasilnya belum bisa disampaikan karena masih perlu dianalisis. Penentuannya perlu banyak pertimbangan. Sebelum dirapatplenokan bersama untuk menentukan usulan UMK. ‘’Nominalnya disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur,’’ imbuhnya.

Dia menyebut, pembahasan dan rapat pleno diagendakan dalam waktu dekat. Proses itu harus cepat karena usulan harus sudah sampai ke meja gubernur akhir bulan ini. Sedangkan penetapan UMK untuk 38 kota/kabupaten diumumkan pertengahan Desember nanti. ‘’Meski belum pasti tapi secara prinsip ada kenaikan UMK dibandingkan 2019,’’ ungkapnya.

Ketua SPSI Kabupaten Madiun Sumadi berharap UMK tahun depan Rp 2 juta lebih. Sebab KHL kabupaten ini terbilang tinggi. Di sisi lain, biaya hidup tahun depan semakin meningkat. Setelah pemerintah pusat menaikkan beberapa biaya kebutuhan. ‘’Iuran BPJS Kesehatan kan dinaikkan dan biaya lain-lainnya juga naik, otomatis pengeluaran juga pasti naik,’’ bebernya. (cor/sat)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button