Uncategorized

Bakal Ada Pejabat Nonjob

Terbit SE Mendagri, Draf Mutasi Direvisi

‘’Padahal sudah disetujui. Tapi ternyata ketika ada aturan baru itu (SE Mendagri, Red) tidak boleh dilantik.’’ Maidi, Wali Kota Madiun

MADIUN, Jawa Pos Radar Madiun – Draf mutasi yang sudah disusun Wali Kota Madiun Maidi harus direvisi. Menyusul turunnya Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 130/13988/SJ tentang Penyederhanaan Birokrasi pada Jabatan Administrasi yang telah diterima Pemkot Madiun.

Surat tertanggal 13 Desember 2019 yang ditekan Mendagri Tito Karnavian tersebut berisi mekanisme pemangkasan jabatan eselon III dan IV di jajaran pemerintah kabupaten/kota. Menindaklanjuti SE tersebut, Maidi akan segera menggelar pembahasan dengan badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan (baperjakat) setempat.

Langkah itu guna memetakan posisi jabatan administrator maupun pengawas yang berpotensi dipangkas. ‘’Ketika (draf mutasi) sudah selesai disusun ternyata ada peraturan baru lagi. Sehingga, perlu dilakukan penataan ulang. Tapi ditunggu saja lah. Tidak lama,’’ kata Maidi Minggu (22/12).

Sebelumnya, dia telah menugaskan Sekda Rusdiyanto, Kabag Organisasi Dyah Indrianita Prabandari, dan Kepala BKD Haris Rahmanudin untuk menelaah SE Mendagri tersebut. Maidi akan lebih dulu merumuskan formula yang tepat sebelum melakukan penyederhanaan birokrasi di tubuh pemkot.

Menurut dia, setiap pemerintah daerah (pemda) berkesempatan menyusun jabatan struktural sesuai kebutuhan. Namun, pihaknya belum memutuskan jabatan eselon III dan IV, baik pada jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), badan, maupun di sekretariat daerah yang akan disederhanakan.

Maidi menambahkan, penyederhanaan birokrasi tidak menyentuh seluruh jajaran eselon III maupun IV. Namun, hanya beberapa posisi yang berpeluang dihapus. ‘’Padahal sudah disetujui. Tapi ternyata ketika ada aturan baru itu (SE Mendagri, Red) tidak boleh dilantik,’’ ungkapnya.

Sehingga, perlu analisis lebih dulu sebelum menentukan pejabat yang bakal di-nonjob-kan. Rencananya, kepastian itu akan ditentukan dalam rapat internal. ‘’Kami bicarakan mana-mana yang dipertahankan, dan yang harus dilakukan penyederhanaan dijadikan fungsional,’’ terang mantan sekda Kota Madiun itu.

Mengacu pada SE Mendagri, ada sejumlah kategori jabatan yang tidak berpeluang dipangkas. Di antaranya yang memiliki tugas dan fungsi sebagai kepala satuan kerja (satker) dengan kewenangan dan tanggung jawab dalam penggunaan anggaran.

Selain itu, yang memiliki fungsi berkaitan kewenangan, legalisasi, pengesahan dokumen, atau kewenangan kewilayahan. Maidi pun belum bisa menjanjikan kapan mutasi dilakukan. ‘’Secepatnya. Karena mengejar (pelaksanaan program) APBD 2020,’’ ujarnya.

Meski begitu, Maidi mengisyaratkan mutasi setelah Laporan Pertanggungjawaban APBD 2019 selesai. Dari situ kinerja masing-masing OPD kelihatan. Sehingga, memudahkan melakukan evaluasi. ‘’Jadi, progresnya kelihatan,’’ tuturnya.

Maidi mengungkapkan, SE Mendagri tidak mengatur penyederhanaan jabatan pimpinan tinggi pratama (JPTP). Sehingga, pejabat eselon II bisa dilukir sewaktu-waktu sesuai kebutuhan. ‘’Kepala dinas (dimutasi) ke mana saja nggak masalah. Tapi, sifatnya top manager. Mereka harus bisa bekerja dan bersinergi dengan krunya,’’ tegasnya. (her/c1/sat)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close