Ngawi

Aturan Seragam Dikaji Ulang Pemkab Ngawi

Pemkab Bakal Masukkan Unsur Kearifan Lokal

NGAWI, Jawa Pos Radar Ngawi – Aturan penggunaan seragam dinas aparatur sipil negara (ASN) di Pemkab Ngawi sepertinya bakal berubah. Saat ini Bagian Organisasi Sekretariat Daerah (Setda) Ngawi tengah melakukan telaah kembali mengenai ketentuan seragam ASN tersebut. ‘’Iya benar (rencana perubahan aturan seragam ASN), kami memang diminta untuk mengkaji kembali,’’ kata Kabag Organisasi Setda Ngawi Joko Sumariyadi Rabu (25/12).

Selama ini, ketentuan mengenai pakaian dinas ASN itu sudah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor: 6/2016. Termasuk yang menyangkut kelengkapan maupun model pakaiannya. Namun, pemkab melalui otonomi daerah juga diberi kesempatan untuk mengangkat kearifan lokal lewat pakaian dinas batik daerah. ‘’Kalau dari mendagri hanya dua. Khaki dan hitam-putih,’’ sebutnya.

Pemkab bakal memanfaatkan kesempatan penggunaan pakaian batik daerah untuk mengangkat produk batik khas Ngawi. Bupati Ngawi Budi “Kanang” Sulistyono dulu juga membuat kebijakan mengenai penggunaan batik khas tersebut. Selain mengangkat nama batik khas Ngawi, juga untuk menghidupkan kembali usaha kerajinan batik lokal. ‘’Saya tidak tahu, apakah tahun depan (pakaian batik) akan dilanjut lagi atau tidak. Yang jelas kami diminta untuk melakukan telaah lagi,” paparnya.

Mengenai penggunaan pakaian batik khas daerah itu juga telah diterapkan di beberapa daerah lain. Sehingga, jika tahun depan masih dipertahankan sepertinya juga tidak bakal menjadi masalah. Justru yang perlu dipertanyakan saat ini bagaimana jika ada ASN yang menggunakan pakaian tidak sesuai dengan aturan. Jika mengacu Permendagri: 6/2016, penggunaan pakaian dinas ASN muslimah tidak ada contoh yang bercadar. Namun, saat ditanya mengenai hal tersebut secara aturan dibenarkan atau tidak, Joko menjawab normatif. Menurut dia, mengenai ketentuan model pakaian itu sudah diatur dalam permendagri tersebut. ”Kita selesai berdasarkan ketentuan saja,” jawabnya.

Artinya, untuk pakaian ASN muslimah pun sebenarnya sudah diatur dalam Permendagri. Model pakaiannya seperti apa, kerudungnya bagaimana, semua sudah diatur. Dan aturan itu, menurut Joko, juga sudah cukup jelas. Lalu, bagaimana jika ditemukan cadar dan aksesori lain di luar ketentuan? ‘’Selama itu tidak berlebihan saya kira tidak masalah,’’ ungkapnya.

Menurut Joko, permendagri terkait aturan pakaian dinas ASN itu tentu sudah mempertimbangkan banyak hal. Termasuk mengenai syariat Islam. Apalagi, aturan tersebut juga diterapkan secara nasional. Pihaknya yakin model yang ditunjukkan dalam peraturan tersebut sudah mengakomodasi semuanya. ‘’Dikembalikan ke aturan saja,’’ ujarnya. (tif/c1/fin)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close