Ponorogo

Atur Ulang Skema Pemanfaatan Tanah Bengkok

PONOROGO, Jawa Pos Radar Ponorogo – Skema kerja sama pemanfaatan lahan pertanian dengan pabrik gula (PG) dievaluasi. Dewan menyarankan agar pola tersebut dikaji ulang. ‘’Masyarakat Ponorogo hanya nonton karena sejak awal sampai akhir dikerjakan pihak pabrik gula. Malah waktu panen kalau dibakar, kita dapat polusinya saja,’’ kata Ketua Pansus B DPRD Ponorogo Anik Suharto Selasa (10/12).

Persoalan itu mencuat ketika DPRD dan pemkab sedang merevisi rancangan peraturan daerah (raperda) terkait pengelolaan aset. Hasilnya, ratusan hektare lahan pertanian yang disewa warga ternyata dialihkelolakan kepada pihak ketiga. Kondisi itu terjadi pada tanah bengkok. Baik di kota maupun desa. Bahkan, beberapa lokasi lahan telah disewakan ke PG. ‘’Skemanya kurang menguntungkan bagi masyarakat Ponorogo,’’ ujar politisi Partai Gerindra itu.

Kondisi tersebut tentu disayangkan. Sebab, dalam prosesnya pihak PG menyewa lahan itu untuk kemudian ditanami tebu. Serta dalam proses pengelolaan lahan tersebut tidak banyak melibatkan masyarakat. ‘’Ini harus diatur ulang teknisnya. Supaya setidaknya masyarakat bisa ikut ambil bagian,’’ tutur Anik.

Adapun skema yang ditawarkan olehnya adalah dengan membatasi jumlah lahan sewa. Selebihnya, masyarakat melalui pemerintah desa yang berhak atas pemanfaatan tanah bengkok tersebut. Dari situ kemudian pihak PG bisa membeli hasil panen tebu para petani. ‘’Lebih baik disewakan untuk masyarakat, supaya memihak ke masyarakat. Karena letaknya lahan-lahan ini kan di Ponorogo,’’ tandas Anik. (naz/c1/her)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button