AdvertorialMadiun

Aspirasi Petani Pertahankan Pupuk Subsidi

Tuangkan Hasil Reses 45 Anggota DPRD Kabupaten Madiun lewat Pokir

MADIUN, Jawa Pos Radar Caruban – Jeritan petani atas pengurangan jatah pupuk bersubsidi kian lantang. Suara itu masuk ke telinga anggota DPRD Kabupaten Madiun dari daerah pilihan (dapil) II wilayah Gemarang, Kare, dan Wungu, ketika reses masa persidangan II 2020.

Nurokhim, salah seorang legislator, dicurhati problem nasional ini dari anggota kelompok petani (poktan). Konstituennya itu menyampaikan dua hal. Selain berharap agar tidak ada pengurangan kuota, poktan ingin mempertahankan kebijakan pemberian pupuk subsidi ke petani sebagaimana yang telah berjalan. ‘’Semuanya mengeluh karena berdampak terhadap hasil produksi,’’ ujarnya.

Delapan legislator dapil II dapat jatah melaksanakan reses pada Sabtu (1/2) dan Minggu (2/2). Selain Nurokhim, ada Endang Puji Lestari, Budiono, dan Sri Pudji Hardijaningsih. Juga Lusi Endang Susilowati, Didik Rudianto, Suwadi, dan Prestin Famigati. Aspirasi yang dijaring dari konstituen bakal dituangkan dalam pokok-pokok pikiran (pokir). Sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan politisnya.

Nurokhim mengungkapkan, konstituennya berharap ada pembenahan infrastruktur jalan. Perbaikan ruas Jalan Bantengan–Tempursari yang rusak parah. Juga meminta pembangunan jalan alternatif arah Desa Sidorejo ke Pilangrejo. Ruas itu mengurai kepadatan jalan umum pada jam-jam tertentu. ‘’Jalan raya Wungu sudah terlalu ramai,’’ kata politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.

Konstituen dari Kelurahan Wungu dan Munggut mengusulkan penyusunan payung hukum penambahan anggaran intensif di lembaga kemasyarakatan desa (LKD). Intensif ketua rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW) kelurahan disetarakan dengan desa. Aspirasi lainnya adalah problem menahun air layanan PDAM Tirta Dharma Purabaya di Dusun Karangsemi, Karangrejo. Ketika kemarau air yang mengalir kecil, sedangkan berubah keruh ketika penghujan. Solusi yang diminta adalah pembuatan sumur. ‘’Seluruh usulan kami upayakan untuk menyuarakannya,’’ janji Nurokhim.

SERAP ASPIRASI: Ketua DPRD Kabupaten Madiun Ferry Sudarsono yang juga legislator dapil I mengikuti Musrenbang Saradan.

Ketua DPRD Kabupaten Madiun Ferry Sudarsono mengungkapkan, kegiatan 45 anggota dewan menyerap aspirasi di enam dapil berlangsung lima hari mulai Sabtu (1/2). Reses merupakan agenda strategis. Sebab, setiap legislator bisa bertatap muka dengan para pemilihnya saat pemilihan legislatif (pileg). ‘’Kami bisa mengetahui secara langsung permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat,’’ tuturnya.

Ferry menyebut, pokir masing-masing legislator akan disandingkan dengan usulan dari musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) di tingkat kecamatan. Aspirasi yang dihimpun diharapkan bisa terpadu. ‘’Kalau memang tidak bisa di-cover APBD, akan coba diusulkan ke Pemprov Jawa Timur,’’ ujarnya. (cor/c1/adv)

Komisi B Gali Solusi Disperta

KOMISI B DPRD Kabupaten Madiun mengagendakan rapat dengar pendapat (RDP) dengan dinas pertanian dan perikanan (disperta) hari ini. Menyikapi kebijakan pengurangan jatah pupuk subsidi dari pemerintah pusat.

TAMPUNG USULAN: Nurokhim (pegang mik), legislator dapil II, mendengarkan usulan dari konstituennya Minggu (2/2).

Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Madiun Wahyu Widayat menyebut, kecil kemungkinan pemkab bisa memengaruhi pusat untuk menaikkan alokasi pupuk. Karenanya, hearing dengan disperta bukan menyoal persentase penurunannya. Melainkan mencari tahu solusi organisasi perangkat daerah (OPD) yang dinakhodai Sodik Hery Purnomo itu. ‘’Harus ada langkah menanggapi kebijakan yang tidak dapat ditolak itu. Minimal sosialisasi,’’ ujarnya Rabu (5/2).

Menurut Wahyu, pengurangan jatah pupuk subsidi merugikan petani. Tanaman tidak akan tumbuh subur tanpa pupuk anorganik. Konsekuensinya, hasil panen tidak bisa maksimal. Di sisi lain, petani tidak punya daya beli pupuk nonsubsidi. Harga yang mahal membuat mereka berpikir ulang. ‘’Kami memastikan langkah yang akan diambil dinas menyikapi ini,’’ tuturnya.

Berdasar data disperta, penurunan alokasi pupuk subsidi bervariasi. Jenis Org paling tinggi dengan persentase 79,2 persen. Bila tahun lalu dijatah 24 ton, kini tinggal lima ton.

Wahyu mengatakan, efek domino bisa muncul imbas pengurangan jatah pupuk subsidi. Salah satunya, konsumsi pupuk nonsubsidi bakal meningkat. Bila hal itu terjadi, besar potensi terjadi permainan harga. Petani semakin terpuruk dan jauh dari kata sejahtera. ‘’Kestabilan harga pupuk nonsubsidi harus dikawal,’’ kata politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.

Di luar itu, Wahyu menilai ada sisi positif pengurangan penggunaan pupuk anorganik. Struktur tanah menjadi baik, misalnya. ‘’Kalau nanti diarahkan ke pupuk organik, paling tidak harus ada sosialisasi dan pengawalannya,’’ ujarnya. (den/c1/cor)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button