AdvertorialPonorogo

Aspek Keadilan Jadi Sorotan

PONOROGO – Tak ada asap tanpa api. Kecurigaan kalangan dewan atas ketidakberesan penerimaan peserta didik baru (PPDB) di SMPN 1 Ponorogo akhirnya terbukti. Dari 56 siswa yang diterima berbekal surat keterangan domisili (alamat sesuai KK di luar radius zonasi), empat di antaranya dicurigai. ‘’Surat itu yang kemudian kami curigai aspal (asli tapi palsu, Red),’’ kata Wakil Ketua Komisi D DPRD Moh. Ubahil Islam Senin (1/7).

Sepekan terakhir, SMPN 1 Ponorogo pun akhirnya melakukan kroscek dan memanggil keempat siswa berikut wali mereka. Hingga dalam RDP Senin (1/7) sekolah favorit itu mengakui bila pendaftaran keempat siswa terkait tak dapat dibenarkan. Ubahil mengapresiasi ketegasan yang diambil SMPN 1. ‘’Tidak hanya menggugurkan. Sebagai gantinya juga menerima siswa yang memang seharusnya masuk dalam zona,’’ujar Ubahil.

RDP kedua kemarin berlangsung alot. Komisi A dan komisi D silih berganti mengajukan sejumlah pertanyaan atas keluhan yang mereka terima dari masyarakat terkait PPDB di SMPN 1. Sejak pukul 10.00—13.00, data-data menyangkut PPDB diserahkan dan dicermati bersama-sama. ‘’Aspek keadilan yang memang paling disorot di PPDB kali ini, khususnya di SMPN 1,’’ ungkap politisi PKB itu.

Anggota Komisi D DPRD Budi Purnomo menambahkan, masyarakat yang paling dirugikan dari sistem PPDB yang belum maksimal seperti tahun ini. Dia merekomendasi dindik untuk menyontek sistem PPDB di tingkat SMA/SMK. Politisi Partai NasDem itu percaya bahwa pemkab mampu menerapkan sistem yang dijalankan pemprov tersebut. PPDB online diyakini lebih transparan dan akuntabel. ‘’Kelemahan PPDB kali ini karena setiap institusi menjalankan aturan PPDB sendiri-sendiri,’’ ujarnya. (naz/c1/adv)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button