Bupati Menulis

Asa di Perbatasan

Ketika saya mengunjungi berbagai wilayah di Indonesia, utamanya di perbatasan, akan tahu dan menyaksikan betapa jauh berbeda fasilitas yang dimiliki dalam berbagai hal. Kebetulan saya pernah mengunjungi perbatasan di Merauke, Jayapura, di Timor (Belu), Putusibau Kalimantan Tengah, Morotai, Bengkalis, dan sebagainya. Betapa sangat berbeda fasilitasnya.

Masyarakat di wilayah perbatasan itu salahnya apa? Merdekanya sama, tanggal 17 Agustus 1945. Pemerintahnya sama, yaitu pemerintah Indonesia. Presidennya sama.  Dan gubernurnya sama kalau kita perkecil di tingkat provinsi. Juga bupatinya juga sama, kalau itu tingkat kabupaten. Mengapa fasilitasnya bisa tidak sama.

Mayarakat di wilayah tertentu di perbatasan sudah menjadi hal yang lumrah bila ada pembatasan jam aliran listrik, sinyal telepon, internet, dan sebagainya. Ada kalimat yang membuat kita menjadi tersenyum kecut, ”Coba lihat kalau itu terjadi di Jakarta. Baru listrik padam sebentar saja sudah ribut. Langsung dilakukan sidang kabinet. Coba kita yang ada di perbatasan, sejak merdeka sampai dengan sekarang listrik baru beberapa dekade ini ada, itupun bergiliran. Tapi nggak pernah ada sidang kabinet yang membahas kita.”

Kalimat tersebut tentu kalimat sarkasme. Dan memang faktanya demikian. Dan saya sendiri sering mengalami ketika beberapa saat mengunjungi perbatasan. Memang sangat tidak menguntungkan bagi masyarakat perbatasan untuk mengembangkan dirinya agar bisa sejajar dengan saudaranya di wilayah lain.

Setiap pemerintahan yang kebetulan diberikan amanat untuk memimpin negeri ini sadar betul. Dan berbagai cara ditempuh. Namun demikian komplek masalahnya. Dan tentu tidak heran kalau kemudian waktu pemerintahan Pak SBY dikeluarkan Peraturan Presiden No: 12 tahun 2010 tentang Badan nasional Pengelola Perbatasan untuk mengatasi hal tersebut. Malahan waktu pemerintahan awal Presiden Jokowi langsung perbatasan dibangun, walaupun masih kantor perbatasan maupun penanda lainnya. Belum secara subtansi karena berbagai persoalan komplek.

Persoalan perbatasan yang saya sampaikan tersebut kebetulan antar negara. Bagaimana kondisi perbatasan antar provinsi misalnya. Bagaimana di luar Jawa dan di Jawa sendiri. Tentu di luar Jawa kondisinya jauh, dibandingkan kondisi di Jawa. Kondisi perbatasan antar provinsi di Jawa tentu lebih baik dibandingkan kebanyakan perbatasan privinsi di luar Jawa. Baik fasilitas pelayanan publik maupun infrastrukturnya. Demikian perbatasan antar kabupaten/kota, tentu tidak jauh berbeda.

Kebetulan sekali Kabupaten Magetan memiliki wilayah perbatasan yang unik. Wilayah perbatasan Kabupaten Magetan lengkap, menghubungkan antar provinsi, kabupaten maupun kota. Keunikan Kabupaten Magetan berbatasan dengan Kabupaten Ngawi di Utara. Dan di Barat berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Wonogiri. Sedang di Selatan berbatasan dengan Kabupaten Ponorogo. Dan sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Madiun dan Kota Madiun.

Sedang khusus Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Karanganyar yang menghubungkan antara Kabupaten Magetan dengan wilayah Jawa Tengah. Sama dengan kondisi perbatasan antar provinsi di luar Jawa. Di Magetan juga ada wilayah yang agak sulit aksesnya. Utamanya yang berbatasan dengan wilayah Wonogiri di desa Gonggang, Kecamatan Poncol.

Desa Gonggang merupakan desa yang wilayahnya sangat luas di Magetan. Namun kontur tanahnya adalah pegunungan. Malahan banyak wilayah yang bertebing dengan kemiringan yang sangat ekstrim. Kondisi ini menjadikan areal pertanian, maupun jalan, bahkan rumah  banyak dalam posisi di tebing-tebing yang sangat curam. Kondisi yang banyak tebing ini, menyebabkan lebih sulit dalam pembuatan infrastruktur seperti akses jalan misalnya. Demikian juga resiko terhadap bencana alam, utamanya tanah longsor sangat sering terjadi.

Namun kondisi alam ini tidak menyurutkan semangat masyarakat untuk berupaya membuka akses seluas-luasnya. Beberapa kali saya bertemu. Begitu indahnya bertukar-pikiran dengan mereka. Betapa luar biasa mendengarkan mimpi-mimpi mereka. Apalagi disampaikan di alam terbuka yang demikian indah, di depan tebing yang sangat curam. Namun alam anugrah Tuhan tersebut tentu sangat kaya potensi bila ada sentuhan tangan yang berani dan bisa merealisasikannya.

Desa Gonggang, Kecamatan Poncol yang berbatasan dengan Poh Pelem Kabupaten Wonogiri tersebut kondisi eksisting bila akan berhubungan sulit. Harus mencari jalan melingkar yang jaraknya sekitar 16 Km. Karena jarak memutar tersebut, akhirnya masyarakat desa Gonggang yang diinisiasi kelompok pemuda setempat dan sangat militan untuk memajukan wilayahnya secara gotong royong, langkah pertama dibuatkanlah jembatan. Dan jembatan yang sudah selesai sekitar 70% tersebut, akhirnya dapat menghubungkan dua wilayah tersebut.

Namun sayang jalan akses ke jembatan yang telah dibuat  tersebut masih berupa jalan setapak yang dikelilingi tebing sangat curam. Yan membanggakan kami semua, di tengah-tengah memudarnya nilai-nilai gotong royong dan juga memudarnya ikut berbagi demi fasilitas kepentingan umum seperti pelepasan tanah untuk jalan, justru ini tak terjadi di desa Gonggang. Dengan sukarela menyerahkan tanah sawahnya untuk jalan yang dilalui menuju jembatan yang menghubungkan perbatasan tanpa ganti rugi sepersen pun.

Akhirnya inisiatip tersebut ditangkap oleh Pemda Magetan melalui Dinas PUPR. Segera dilakukan beberepa kali pertemuan. Disepakati jalan tersebut akan dibuat sekitar 6 meter. Dan masyarakat desa akan menyediakan tenaganya. Dan Dinas PUPR menyediakan alat berat beserta operasionalnya.

Awal bulan Juli 2020 kemarin kegiatan dimulai. Ketika pekerjaan gotong-royong tersebut berjalan seminggu, tanggal 22 Juli 2020 kemarin saya diundang melalui pesan WhatsApp (WA) untuk melihat sekaligus memberikan apresiasi terhadap semangat berbagi masyarakat desa Gonggang. Dan sengaja saya datang. Dan setelah melihat sendiri di lokasi, sungguh sangat membanggakan. Nilai gotong-royong yang masih tertanam dan terealisasikan dalam bentuk pembuatan jalan tembus tersebut dapat menjadi contoh nyata.

Ketika diacarakan dialog dengan warga di tengah jalan yang sedang dikerjakan disertai sajian makanan khas hasil masyarakat Desa Gonggang, seperti tiwul, gatot, tales, ketela, dan lain-lain, terasa sangat santai, namun sarat nilai. Dengan nada guyon, salah seorang tokoh masyarakat Pak Mahmud menyampaikan kepada saya, ”Pak Bupati, desa Gonggang itu juga Indonesia lo. Mengapa jalan tembus ke desa sebelah yang sudah masuk Jawa Tengah tidak dibuatkan.”

Ternyata sama keluh kesah masyarakat di perbatasan. Baik itu di luar Jawa dan di Jawa sendiri. Oleh sebab itu ketika jalan yang dirintis tersebut sudah mendekati jembatan yang sudah dibuat dahulu, kemarin hari Jumat tanggal 31 Juli 2020 saya sengaja datang lagi. Masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk bisa menghubungkan wilayah sejauh sekitar satu kilometer tersebut dari jalan lama.

Beberapa pekerjaan yang sudah menanti diselesaikan diantaranya, membuat sudut kemiringan yang pas antara ujung jalan yang masuk di jembatan. Karena saya melihat masih terlalu tinggi. Sehingga jalan masuk ke jembatan tidak terlalu tajam dan membahayakan. Demikian juga jembatan harus juga ditinggikan lagi sekitar tiga meter.

Kemudian juga membuat saluran pembuangan air disisi jalan. Juga pembuatan bronjong-bronjong di tebing-tebing yang curam. Juga pengerasan jalan serta pengerasan jalan agara segera dapat dilalui kendaraan baik roda dua dan roda empat. Beberapa rencana penyelesaian sudah saya buat. Dan mulai menganggarkan melalui APBD. Namun tak kalah pentingnya komunikasi dengan Pemda Wonogiri untuk juga membuat jalan serupa di wilayahnya. Sehingga nantinya selesainya bersamaan.

Kalau itu terwujud, kalimat sarkasme di atas, ”Desa Gonggang itu juga Indonesia. Salah saya apa, merdekanya sama, pemerintahnya sama, presidennya sama! Juga bupatinya Magetan sama. Tapi mengapa fasilitasnya tidak sama! Mudah-mudahan ke depan kalimat itu tidak ada lagi. Khususnya di Kabupaten Magetan.

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close